Komentar
PANDAN | MEDIA-DPR.COM. Menyusul peristiwa bencana dahsyat pada 25 November silam, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), bertekad melakukan perubahan besar dalam tata kelola wilayah dan lingkungan hidup.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., saat membuka kegiatan Workshop Menata Ulang Kabupaten Tapteng dan Ekosistem Batang Toru, Selasa (12/05/2026), di GOR Pandan, Jalan Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kota Pandan Tapteng. Info Pemkab Tapteng
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tapteng, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala UPT KPH Wilayah X, perwakilan Manajer PLN Sibolga, serta para Camat, Lurah, Kepala Desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Masinton menyoroti karakteristik wilayah Tapteng yang 55–60% didominasi oleh daerah perbukitan.
Ia sangat menyayangkan praktik alih fungsi lahan yang terjadi secara agresif di kawasan lereng, di mana hutan-hutan ditebang dan diubah menjadi perkebunan sawit tanpa mempedulikan aspek kelestarian lingkungan dan risiko bencana.
"Pembicaraan kita hari ini adalah upaya penyelamatan ke depan. Apa yang kita rencanakan hari ini adalah upaya menghidupi generasi mendatang supaya mereka aman dan selamat.
Kita harus datang dengan cara pandang baru, jangan lagi berpikir seperti sebelum bencana," tegas Masinton.
Pelajaran Pahit: Pembangunan Tanpa Dasar Lingkungan
Menurut Masinton, peristiwa bencana lalu adalah pelajaran pahit akibat pola pembangunan yang tidak berbasis pada keseimbangan lingkungan.
Oleh sebab itu, paradigma pembangunan ke depan di Tapteng wajib diubah total dan harus berlandaskan prinsip mitigasi bencana. Setiap rencana dan tindakan pembangunan harus dikaji secara mendalam dampaknya terhadap potensi bencana alam yang ada.
"Bencana ini harus menjadi pelajaran buat kita bersama. Kita harus punya komitmen yang kuat bagaimana mengatasinya melalui edukasi yang berkelanjutan," tambahnya.
Salah satu langkah konkret yang telah diarahkan Masinton adalah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun modul ajar khusus pengenalan dan pemahaman kebencanaan.
Tujuannya agar anak-anak dan generasi muda Tapteng sudah memiliki pengetahuan, kesiapan, dan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.
Pakar dan Ahli Bahas Berbagai Aspek Penataan Wilayah
Workshop ini menjadi wadah diskusi komprehensif yang menghadirkan para pakar, praktisi, dan instansi terkait untuk memberikan pemaparan mendalam, antara lain:
* BPBD Tapteng: Penanganan Darurat dan Pemetaan Risiko Bencana
* Heri Prasetio (Praktisi Tata Ruang): Desain Wilayah Aman Bencana
* Elvina Rosinta Dewi (Kabid KSDA Wilayah II Siantar): Konservasi Sumber Daya Alam
* Edward Darmansyah (Dinas PKP Provsu): Penataan Kawasan Permukiman
* Zainuddin, SP (DLHK Provsu): Pengawasan dan Penegakan Hukum Kehutanan
* Direktur Eksekutif WALHI Nasional: Advokasi Lingkungan Hidup
Hasil dari pertemuan ini akan menjadi acuan utama bagi Pemkab Tapteng dalam menyusun kebijakan, tata ruang, dan pengelolaan ekosistem Batang Toru agar wilayah ini kembali aman, asri, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
(Demak MP Panjaitan/Pance)
