Komentar
TAPRENG | MEDIA-DPR.COM. Sebuah surat terbuka ditujukan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) serta DPRD Provinsi Sumatera Utara Sumut), meminta penggunaan fungsi pengawasan secara maksimal demi membuka akses informasi pengelolaan seluruh dana bantuan pascabencana yang diterima Pemkab Tapteng.
Dalam surat tersebut, masyarakat menegaskan haknya untuk mengetahui secara terbuka dan jelas mengenai:
- Jumlah total dana bantuan yang telah diterima;
- Pihak-pihak yang menyalurkan bantuan, baik dari pemerintah, perusahaan, organisasi, maupun donatur perorangan;
- Rincian penggunaan setiap rupiah bantuan yang masuk;
- Daftar penerima manfaat serta perkembangan progres penyalurannya hingga tuntas.
Masyarakat juga berharap DPRD berani meminta lembaga berwenang melakukan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini ditegaskan bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan menjamin seluruh bantuan benar-benar disalurkan untuk kepentingan warga yang terdampak, serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepercayaan publik akan tumbuh kokoh apabila setiap rupiah bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Semoga DPRD Tapteng dan DPRD Sumut senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat dan terus mengawal prinsip keterbukaan dalam seluruh tahapan penanganan pascabencana," bunyi pesan dalam surat terbuka tersebut.
Lisberth Manik S.E.
