Pangdam I/Bukit Barisan Resmikan APPL Kepri dan PT. SKR Batam

Iklan Semua Halaman

Pangdam I/Bukit Barisan Resmikan APPL Kepri dan PT. SKR Batam

Media DPR
Minggu, 27 September 2020

BATAM | MEDIA-DPR.COM,  Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Irwansyah, MA, M.Sc meresmikan Assosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepulauan Riau (APPL) dan PT. Sarana Kepri Raya (SKR), bertempat Ruko Grand Orchid, kota Batam, Kepri, Sabtu (26/09/2020).

Dalam sambutannya, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Irwansyah MA, M.Sc menyambut baik Perusahaan Lokal dan Assosiasi yang ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam karena hal tersebut bisa meningkatkan sumber PAD Pemda, juga Pemasukan Penerimaan buat Pemerintah Pusat lewat Penerimaan Pajak dan juga menyerap tenaga kerja lokal.

Dimana Assosiasi dan Perusahaan tersebut yaitu Assosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepulauan Kepri (APPL) dan PT. Sarana Kepri Raya (SKR). "Semoga Assosiasi dan Perusahaan tersebut bisa mengelola dengan baik Sumber Daya Alam yang di daerah dan menyerap tenaga kerja lokal," ujar Pangdam disela-sela acara.

Sementaran itu, Herry Tousa, Ketua Umum APPL menjelaskan, Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepri (APPL-Kepri) merupakan wadah persatuan pengusaha pasir laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Sarana Kepri Raya adalah BUMD Provinsi Kepulauan Riau. Didirikan berkaitan dengan program pengelolaan dan pengusahaan pasir laut di Provinsi KEPRI dengan komitmen terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut harus dapat memberi manfaat. Terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kepada masyarakat dan daerah Provinsi Kepri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya Provinsi Kepulauan Riau.

 

 

Telah diberi rahmat oleh Allah dengan kelimpahan pasir laut dan tentunya kelimpahan ini tidak dimiliki oleh negara lain, tetapi ironinya Provinsi Kepulauan Riau yang berada di jalur perdagangan internasional dan pusat kegiatan usaha dunia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Oleh sebab itu, sangat diperlukan terobosan terobosan sehingga pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat ditingkatkan dan dipertahankan,” ujar Herry Tousa.

Dari pengelolaan dan pengusahaan pasir laut sebelum tahun 2003 dimana sebelum diterapkan moratorium, maka APPL akan mengelola sebagai usaha pasir laut dengan bertanggungjawab untuk memaksimalkan sumber daya sehingga benar-benar akan memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi.

“Dengan itu pengelolaan dan pengusahaan pasir laut harus dapat memberi sumbangan kepada pendapatan negara dan daerah, memberi manfaat bagi masyarakat nelayan dan pesisir dan selalu menjaga lingkungan, hal ini telah ditetapkan sebagai komitmen APPL bahwa dalam setiap meter kubik  yang terjual harus dan dapat memberi manfaat bagi negara, daerah, masyarakat, pengusaha dan penduduk di sekitar lokasi penambangan,” ungkap Herry Tousa.

“Serta dalam rangka untuk mewujudkan tanggungjawab dalam menjalankan Visi dan Misi, APPL telah menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat adat, masyarakat pesisir, nelayan dan organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari PEPABRI dan PUSKOPAD KODAM I/Bukit BArisan,” tuturnya.

Menurut, Ir. Hendri Harmen, MM, Direktur Utama PT. Sarana Kepri Raya (SKR) bahwa, PT. SKR adalah anak perusahaan PT. Pembangunan Kepri dan beberapa pengusaha pemilik ijin penambang pasir laut, dalam kegiatan usahanya bermitra dengan APPL untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, sehingga pengusahaan pasir laut di provinsi kepulauan Riau.

“Bahkan dapat memberi manfaat maksimal dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakat KEPRI khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ucap Hendri Harmen.

Mengenai PT. SKR sebagai salah satu instrument pemerintah daerah dalam kegiatan usaha dan ekonomi, diberi mandat untuk penjualan dan pengangkutan pasir laut. Sehingga pengaturan penjualan pasir laut tidak berdampak pada persaingan yang tidak sehat dan jatuhnya harga.

“Karena pemerintah daerah maupun masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal sebelum moratorium expor pasir dilakukan,” kata Hendri Harmen.

”PT. SKR bekerjasama dengan 6 Koperasi Sejahtera Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Puskopad untuk penyaluran dana pengembangan masyarakat dan bantuan sosial kepada organisasi pemuda dan lembaga adat melayu yang didapat dari setiap meter kubik penjualan pasir laut,” tambahnya.

“Berharap PT. SKR akan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, transparansi, akuntable dan professional,” tutupnya.

Dalam peresmian ini turut hadir, Pjs Gubernur Kepri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Ketua umum APPL Kepri, Herry Tousa, Direktur Utama SKR, Hendri Harmen, PT. Pembangunan Kepri, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kepri, Direktur Pengamanan Aset, Camat Bulang, Uspika Kecamatan. (AS)

close
Info Pasang Iklan