Komentar
SUMUT | MEDIA-DPR.COM. Sikap oknum inizial J, menyebarkan informasi negatif dan tidak akurat terkait program beasiswa yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk 104 mahasiswa dan mahasiswi.
Oknum J dengan membuat flyer justru dapat menimbulkan keresahan dan suasana kericuhan di tengah masyarakat, khususnya para mahasiswa/i dan keluarganya yang menjadi penerima bantuan beasiswa.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem, Rahmansyah Sibarani, S.H., M.H., wakil rakyat dari Dapil Sumut IX. yang disampaikan Denni.A kepada MEDIA-DPR.COM.Minggu (27/07/2025).
Lebih lanjut Ia mengatakan: "Pemberian beasiswa kepada 104 mahasiswa oleh Pemkab Tapteng melalui APBD merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan SDM di daerah". ujarnya.
"Kendati demikian, beredar informasi melalui media sosial sebagaimana dipublis oknum J, menyebut dari 104 penerima beasiswa, hanya 26 orang yang dianggap memiliki data murni, sementara 78 sisanya disebut sebagai "Siluman". ungkapnya.
Perkembangan sejumlah sumber, termasuk media. Dalam klarifikasi yang beredar, disebutkan 26 penerima telah diverifikasi, sedangkan 78 lainnya tidak sempat terverifikasi saat proses verifikasi. karena keterbatasan waktu. urainya.
Tidak benar kalau disimpulkan mereka tidak layak apalagi siluman. Pernyataan seperti itu bisa menimbulkan suasana kericuhan dan menyulut opini negatif yang bisa merugikan para mahasiswa dan keluarganya. tegasnya.
Rahmansyah, meminta agar semua pihak tidak asal menuding dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di masyarakat Tapteng. Menurutnya, program beasiswa adalah bentuk kepedulian Pemkab Tapteng sebelumnya terhadap generasi muda, dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. katanya.
Saya mendukung penuh Program Pemkab Tapteng, menlanjutkan program beasiswa ini, karena ASTACITA Presiden RI Prabowo Subianto diantaranya adalah Memperkuat pembangunan SDM dan visis misi Masinton Pasaribu S.H., M.H., dan Mahmud Efendi Lubis, juga di dalamnya adalah meningkatkan pembangunan manusia. jelasnya.
Tentu ini dalamnya adalah pendidikan serta penuh saran buat semua pihak terkait yang punya wewenang untuk memberikan tambahan waktu dalam melanjutkan verifikasi selanjutnya. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, biarkan mekanisme verifikasi berjalan secara objektif dan profesional. Jangan dibawa ke ranah spekulasi dan fitnah,” katanya.
Kepada DPRD Tapteng, Rahmansyah meminta agar bersikap tegas dan tidak ragu melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan ke aparat penegak hukum.
Ia juga secara pribadi menyatakan siap mendukung langkah-langkah hukum oleh siapapun dan termasuk oleh Mahasiswa maupun keluarganya atau Mungkin elemen masyarakat lainnya terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan merusak citra daerah.imbuhnya.
Mendengar ada melaporkan oknum J di Poldasu. Untuk itu, mengapresiasi langkah hukum tersebut serta mendukung dan mendesak Polda, agar menyikapinya dengan tegas dan menangkap oknum pelaku penyebar hoaks tersebut. katanya.
Ini perlu agar jangan sampai karena satu dua orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa menimbulkan kericuhan, kegaduhan dan perpecahan serta program-program baik pemerintah menjadi tercemar," tambahnya.
Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan anak-anak Tapteng yang sedang menempuh pendidikan. Kita harus berdiri bersama untuk melindungi mereka dari fitnah dan pembusukan informasi,”
Lanjut Rahmansyah, menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Tapteng melalui Kabag Kesra Pemkab TapTeng, yang telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat.
"Sehingga diyakini bahwa penjelasan Kabag Kesra tersebut bisa mengobati dan menenangkan mahasiswa dan mahasiswi dan keluarganya penerima beasiswa, yang berharap kiranya program beasiswa tersebut dilanjutkan verfikasinya". pungkasnya. (Demak MP Panjaitan/Pance)
