Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Proyek Strategis Daerah (PSD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Proyek Pembangunan Daerah, atau proyek berdasarkan skema kemitraan seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan (PPP - Public Private Partnership) untuk proyek infrastruktur yang melibatkan swasta.
Bahasa lain acap sebutan untuk merujuk pada proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah (Pemda).
Info buat Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H., M.H., ada Inizial DS akui dirinya adalah "Children Play" atau "Anak Main" Bupati Masinton. Hal ini perss statement Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tapanuli Raya Team Operasional Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN), Arjun Satragana kepada MEDIA-DPR.COM. Kamis (04/09/2025). di Kota Pandan Tapteng. ujarnya.
Lebih jauh dikatakan, DS mampu bagi-bagi Proyek kepada rekanan sebelum pelelangan proyek ditender Unit Layanan Pengadaaan (ULP) Pemkab Tapteng dan akui mampu mengintervensi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tapteng. tambahnya.
DS, adalah Children Play Masinton, mantan Caleg PDI Perjuangan dari (Dapil) II, kepada OPD, juga akui di perintahkan Masinton, bagi-bagi 'Kue' proyek yang ditenderkan ULP melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, dan juga pegawai ULP. jelasnya.
DS, juga akui mantan transisi (Pergantian) Pj Bupati Tapteng, Dr. H.Sugeng Riyanta S.H., M.H., dengan Masinton, satu partai. Dengan cara itu DS membagikan kepada Kontraktor dari luar daerah dengan meminta uang kewajiban (fee) proyek sebesar 20 persen dari jumlah pagu proyek yang akan dilelang. Hal ini sudah tersiar dikalangan kontraktor dan masyarakat di Tapteng," katanya.
Tersiarnya DS, menjadi bahan cakap di masyarakat, siapa pemenang lelang, sudah membuat bandrol dengan istilah "Fee 20 %, ceritanya untuk disetorkan ke Masinton, seperti proyek di RSUD Pandan yang telah dikerjakan saat ini. Kemudian seluruh pekerjaan rehab Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tengah dilelang Pokja sebanyak 21 paket dan rekanannya sudah dipastikam siapa pemenangnya". ungkapnya
21 paket proyek di Dinas Pendidikan Tapteng ada enam paket rehab sekolah SDN dimungkinkan batal, dikarenakan rekanan dari 6 paket itu belum menyetorkan fee proyek kepada DS," sambungannya.
Hal itu terkuak dengan adanya orang suruhan DS menyampaikan kalimat kepada pengusaha di Pemkab Tapteng bahwa sejumlah paket proyek yang lagi dikerjakan oleh rekanan dari luar kota di RSUD Pandan akan dilaporkan DS kepihak berwajib. ucapannya.
Dan mantan Caleg PDI P dari daerah pemilihan (Dapil) II mengaku diperintahkan Bupati membagi paket pekerjaan ke para petinggi aparat penegak hukum di Tapteng," jelas orang dekat DS yang menyadang profesi kulitinta.
Sudah ada beberapa paket proyek yang sudah dibagi akan tetapi belum lelang, akibat perbuatan DS beberapa rekanan daerah menjadi kecewa, bahkan untuk proyek tahun 2025 ini seluruhnya di atur oleh DS,".
DS "Children Play" sebagai ketua kelas dan tak satupun OPD yang berani membantah perkataan DS, sebab dia ditugaskan oleh Bupati menentukan siapa rekanan yang layak mendapat proyek tahun ini," jelasnya.
Sekretaris DPW Tapanuli Raya Team Operasional Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN), meminta kepada Bupati Tapteng, mengklarifikasi. bahwa DS bukan Children Play atau "Anak Main" Bupati Tapten. imbuhnya.
Lanjut ditambahkan: "Bahkan perlu saya informasikan kepada Aparat Penegak Hukum dan agar mampu menumpas permainan suap proyek di Pemkab Tapteng ini, sebab memicu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah terang-terangan.Pasalnya sebelum pekerjaan dilelang dan dikerjakan sudah dipastikan mutu proyek pemerintah itu akan tidak bermutu. pungkasnya. (Lisberth Manik S.E )
