Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Sikap tegas Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menyampaikan agar program bantuan sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat atau pro-rakyat dapat dimasukkan dalam APBD 2026.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Willy Saputra Silitonga, yang juga Anggota DPRD Tapteng, usai ikuti rapat internal Fraksi Partai NasDem bersama Ketua DPD Partai NasDem Tapteng, di Kantor DPD Partai NasDem Tapteng.baru-baru ini
Willy, menegaskan bahwa Fraksi Partai NasDem, dukung janji politik dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Masinton–Mahmud, sebagaimana disampaikan pada Pilkada 2024 lalu.
Tentunya, dukungan itu diwujudkan melalui dorongan agar Pemda memprioritaskan program yang berpihak dan menyentuh langsung kepada masyarakat kecil: "Pernyataan sikap resminya, Fraksi Partai NasDem meminta agar anggaran untuk sejumlah program sosial dan program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat kecil dimasukkan dalam APBD 2026.
Beberapa di antaranya yakni program beasiswa untuk 200 mahasiswa berprestasi kurang mampu sebesar Rp 2 juta per bulan, dengan total Rp 4,8 miliar per tahun. Bantuan untuk nelayan minimal Rp 5 miliar per tahun berupa jaring, fiber, dan sampan. Bantuan bagi petani minimal 5 miliar per tahun untuk pembelian alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan traktor, serta bantuan sosial tukang becak untuk 1.500 orang masing-masing Rp 2 juta atau total Rp 3 miliar per tahun, dan juga bantuan rumah ibadah sebesar Rp 10 miliar per tahun.
Program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bagi 300 unit rumah masing masing Rp 50 juta atau total Rp 15 miliar per tahun, serta kegiatan keagamaan dan kebudayaan seperti Pesparawi, Pesparani, dan MTQ masing-masing Rp1 miliar atau total Rp 3 miliar per tahun. ungkapnya.
Semua program ini bukan untuk kepentingan partai, tapi demi kesejahteraan masyarakat Tapteng,” tegas Willy dan Fraksi NasDem tidak ikut campur menentukan penerima manfaat program tersebut.: “Kami tidak akan merekomendasikan satu nama pun. Sepenuhnya serahkan kepada Pemkab.
Willy juga menegaskan jika usulan tidak dituangkan dalam R-APBD 2026, maka Fraksi Partai NasDem akan mengambil sikap politik tertentu, namun tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Willy pun menambahkan, bahwa Fraksi NasDem tetap konsisten mendukung visi dan janji politik Masinton–Mahmud, antara lain: Mengembalikan TPP PNS seperti sebelum pandemi Covid -19, membangun escalator di Makam Papan Tinggi Barus, serta membangun Rumah Sakit di wilayah Barus atau sekitarnya.
“Jika program-program rakyat bisa diwujudkan, kami akan mendukung penuh pemerintah daerah. Karena yang kami usulkan untuk kepentingan masyarakat tersebut hanya sebesar Rp45,8 miliar, tentu tidak seberapa besarnya dibanding total usulan APBD 2026 yang mencapai Rp1,046 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Tapteng, Musliadi Simanjuntak dari Fraksi NasDem mengungkapkan keprihatinan atas minimnya alokasi anggaran pembangunan fisik di Tapteng dalam R-APBD 2026.
Sebab, dari total Rp 1,046 triliun usulan APBD 2026, alokasi untuk pembangunan fisik disebut hanya sebesar Rp10,73 miliar, atau sekitar 1 persen dari total APBD 2026 yang diusulkan.
Sedang sisanya untuk kegiatan rutin yang mencapai Rp301,7 miliar: “Ini angka yang sangat kecil. Kami heran ke mana arah pembangunan Tapteng ini jika hanya 1% saja anggarannya untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Musliadi.
Menurut Musliadi, tentu hal itu menimbulkan dugaan bahwa Pemda lebih fokus pada kegiatan rutin dibanding pembangunan nyata di lapangan. imbuhnya.
Maka patut diduga Pemkab Tapten, hanya untuk bagi-bagi uang melalui dana rutin. Dan ini harus diketahui seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Kami dari Fraksi Partai NasDem DPRD Tapteng. menduga bahwa Bupati dan Wakil Bupati, tidak memiliki niat untuk membangun Tapteng. pungkasnya. (Lisberth Manik S.E.)
