Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM - Kasus bullying di Media Sosial (Medsos) terhadap korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang terjadi pada Selasa (25/11/2025), telah menjadi perhatian praktisi pers, praktisi hukum, dan aktivis pembela masyarakat.
Korban yang menjadi target adalah masyarakat suku minoritas di daerah tersebut, yang dibully dengan tuduhan memanfaatkan kondisi pasca bencana untuk mendapatkan bantuan.
Diketahui bahwa bantuan yang masuk ke Tapteng cukup banyak, baik yang diberikan langsung kepada korban maupun melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
Setelah diteliti, pihak yang melakukan bullying menggunakan akun anonim dan diduga merupakan orang yang sebelumnya tampil di depan kamera seolah-olah aktif membantu korban.
Selain itu, ada dugaan keterlibatan beberapa organisasi, termasuk organisasi wartawan, yang diduga melakukan framing terkait penyaluran bantuan dari donatur.
Peristiwa ini menjadi lebih ironis karena pihak yang dibully dan dihina justru adalah korban bencana yang sudah mengalami kesulitan.
Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada peran Gubernur Jawa Barat Dedi Muliady (KDM) yang telah memberikan bantuan dari masyarakat Jawa Barat, pejabat daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar ke tiga provinsi di Sumatra yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, termasuk wilayah Tapanuli.
Korban yang mengalami bullying mengutarakan harapan kepada MEDIA-DPR.COM pada Sabtu (17/01/2026) bahwa aparat penegak hukum segera menangkap pelaku bullying yang menggunakan akun anonim atau palsu, sekaligus menyelidiki dugaan mereka telah mengakses dan mengambil alih logistik bantuan yang masuk ke Tapteng.
Dalam kesempatan yang sama, korban juga meminta kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu S.H., M.H., untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh segelintir oknum yang bertugas membagi dan mendistribusikan bantuan bencana kepada pengungsi, yang diduga telah menyalahgunakan kepercayaan sebagai Kepala Daerah.
Catatan Penting: "Berita ini diterbitkan dengan catatan bahwa verifikasi fakta secara menyeluruh terhadap setiap klaim (seperti identitas pelaku, bukti dugaan pencurian, dan keterlibatan organisasi) masih sedang dilakukan untuk menjamin kebenaran dan objektivitas.
Tim redaksi juga sedang berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak terkait seperti Pemkab Tapteng, aparat penegak hukum, organisasi yang disebutkan, Bupati Masinton Pasaribu, dan Gubernur Dedi Muliady untuk memberikan kesempatan berbicara yang seimbang.
Penulisan menggunakan frasa seperti "diduga" dilakukan untuk menghindari tuduhan langsung sebelum ada kepastian hukum dan menjaga etika jurnalistik.
(Lisberth Manik S.E.)
