Bupati Tapteng Ingatkan Jajaran: "Ganti/Copot Saja Yang Tidak Loyal" Tekankan Pendataan Pascabencana Harus Adil dan Tepat

Iklan Semua Halaman

.

Bupati Tapteng Ingatkan Jajaran: "Ganti/Copot Saja Yang Tidak Loyal" Tekankan Pendataan Pascabencana Harus Adil dan Tepat

Staff Redaksi Media DPR Jambi
Rabu, 18 Maret 2026
Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H., M.H 


 TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Masinton Pasaribu S.H., M.M.Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut),  telah menunjukkan sikap adil dan tegas dalam menangani penyelesaian pendataan pascabencana alam yang melanda daerah. 


Namun, ia mengakui bahwa terkadang beberapa jajaran di bawahnya melakukan pendataan secara sembarangan bahkan curang, yang akhirnya membuat dirinya sebagai pemimpin yang disalahkan. 


Bahkan ada kasus di mana masyarakat yang tidak terdampak justru mendapatkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Oleh karena itu, Bupati terus mengingatkan: "Ganti/Copot Saja Yang Tidak Loyal"

 

Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (15/3/2026) saat memimpin Rapat Pendataan di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng Jln. Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Pandan Tapteng, di mana ia menekankan agar penyelesaian pendataan segera dilaksanakan dengan tepat agar masyarakat terdampak bisa segera menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Jadup.

 

"Bupati menegaskan bahwa pendataan harus serius dilaksanakan karena tidak hanya angka saja, tetapi ada kehidupan masyarakat di balik angka tersebut. 


Harus dikerjakan dengan tanggung jawab, jeli, dan hati-hati – jangan sampai ada masyarakat terdampak yang tidak terdata karena ini adalah pertanggungjawaban moral kita," tegasnya.

 

Masinton juga menekankan bahwa prioritas pendataan adalah masyarakat yang benar-benar terdampak, bukan berdasarkan hubungan pribadi seperti kawan, saudara, famili, atau tetangga. Bagi mereka yang tidak terdampak, ia menyatakan bahwa pendataan harus melalui verifikasi faktual langsung ke lapangan.

 

"Saya ingin kita membuat posko Pendataan di setiap kelurahan dan desa. Kita harus menjemput data ke masyarakat dan melayani mereka karena pemerintah adalah pelayan rakyat. Semua harus disisir agar tidak ada yang terlewat," pungkas Masinton.

 

(Demak MP Panjaitan/Pance

close