Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M., secara tegas menyoroti lambannya penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Bahkan, Bobby menyindir langsung Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu S.H., M.H , agar lebih dekat dengan masyarakat terdampak dengan “berkantor” di lokasi bencana, tepatnya di Hutanabolon.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat melakukan kunjungan lapangan di wilayah terdampak, Senin (13/04/2026), di tengah kondisi cuaca hujan deras.
Dalam kunjungan tersebut, Bobby mendapati masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani dengan baik.
Ia menilai, respon pemerintah daerah masih lambat, terutama dalam hal penyaluran bantuan dan pendataan korban.
“Kita minta kerja cepat. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Kalau perlu, berkantor saja di lokasi supaya tahu langsung kondisi warga,” tegas Bobby.
Sindiran tersebut menjadi penekanan agar kepala daerah dan jajaran terkait tidak hanya bekerja dari balik meja, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat yang masih berjuang pascabencana.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyoroti kinerja aparat di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah Tukka yang terdampak cukup parah.
Ia menilai penanganan di wilayah tersebut menjadi salah satu yang paling lambat di Sumatera Utara.
Kekecewaan Bobby bukan tanpa alasan. Saat berdialog langsung dengan warga, ia menemukan fakta bahwa masih banyak korban yang belum menerima bantuan, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Jaminan Hidup (Jadup).
Padahal, menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran bantuan tersebut.
“Dananya sudah ada. Tapi kalau datanya tidak lengkap dan tidak disampaikan, bantuan tidak bisa disalurkan. Ini yang harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Bobby menegaskan bahwa persoalan pendataan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi warga terdampak yang terlewat dari bantuan hanya karena lemahnya administrasi.
Selain itu, ia juga memperingatkan bahwa jika kinerja tidak segera diperbaiki, maka evaluasi hingga peninjauan anggaran bisa saja dilakukan.
“Kalau tidak maksimal, tentu akan kita evaluasi. Ini menyangkut hak masyarakat yang harus segera dipenuhi,” tegasnya.
Sejak bencana banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disebut terus melakukan pendampingan terhadap Tapteng.
Namun demikian, Bobby menilai upaya tersebut harus diimbangi dengan keseriusan pemerintah daerah dalam bekerja cepat dan tepat.
Kunjungan ini sekaligus menjadi pengingat keras bahwa penanganan bencana bukan hanya soal program, tetapi juga soal kehadiran dan tanggung jawab nyata di tengah masyarakat.
(Lisbeth Manik.S.E.)
