Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM. Issue pemadaman listrik total atau blackout yang melanda hampir seluruh wilayah Pulau Sumatera, mulai dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Provinsi Bengkulu, hingga Provinsi Lampung, menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat.
Di tengah gelombang kekecewaan publik ini, nama Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, kembali menjadi sorotan tajam dan desakan agar ia mundur dari jabatannya semakin menguat.
Kepemimpinan Darmawan yang telah berlangsung selama enam tahun ini dinilai banyak pihak tidak lagi mampu menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional.
Hal ini diungkapkan oleh Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), sebuah organisasi yang mewakili aspirasi masyarakat luas.
Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, dengan tegas menyatakan bahwa Darmawan Prasodjo sudah tidak layak lagi memimpin perusahaan listrik negara tersebut.
Menurutnya, peristiwa blackout besar-besaran yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat menjadi bukti nyata kegagalan manajemen.
"Dia sudah tak layak lagi memimpin PLN. Apalagi sudah terlalu lama menjabat, enam tahun lamanya. Sudah saatnya dia mundur atau harus dipecat dari jabatannya," tegas Edoy di Jakarta, Minggu (24/05/2026).
Edison menyoroti ketimpangan perlakuan yang dirasakan masyarakat. Ia menilai ada ketidakadilan yang sangat mencolok antara aturan yang diberlakukan kepada pelanggan dengan tanggung jawab yang diemban manajemen PLN.
"Jangan hanya minta maaf soal blackout ini. Minta maaf saja tidak cukup, dia harus mundur atau dipecat. Coba lihat, kalau masyarakat telat sedikit saja membayar tagihan rekening listrik, langsung diputus aliran listriknya tanpa ampun. Giliran PLN yang melakukan kesalahan besar dan membuat masyarakat rugi miliaran rupiah, jawabannya cuma minta maaf? Jangan seenak udelnya saja!" tegur Edoy dengan nada kesal.
Tidak hanya soal kinerja teknis, isu kesehatan keuangan perusahaan juga menjadi sorotan serius.
Edison mengaku mendapat informasi dari kalangan internal PLN yang menyebutkan bahwa perusahaan pelat merah ini justru mengalami kerugian hingga Rp.4,3 triliun pada tahun 2025.
Kabar ini dinilai sangat kontradiktif dengan narasi resmi yang disampaikan PLN ke publik, yang menyatakan bahwa perusahaan mencatatkan keuntungan sebesar Rp.7 triliun di tahun yang sama.
"Kabar ini menimbulkan tanda tanya besar. Di satu sisi PLN menyebarkan informasi untung besar, tapi dalam dua hari terakhir kami mendengar adanya keresahan di kalangan pegawai. Ada narasi berantai yang beredar luas terkait kondisi keuangan dan manajemen PLN yang sebenarnya," ungkap Edoy.
Bahkan, lanjut Edison, dari kalangan elit pimpinan PLN sendiri beredar pesan instruksi kepada para pejabat di bawahnya untuk meningkatkan kepedulian dan ketat dalam pengendalian anggaran.
Pesan yang awalnya hanya beredar di lingkar internal ini diduga bocor ke publik dan semakin memperkuat dugaan bahwa kondisi keuangan PLN sedang tidak sehat seperti yang diklaim.
Jaga Marwah pun menegaskan, sebelum pemecatan atau penggantian pimpinan dilakukan, PLN wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi nyata kepada seluruh masyarakat yang menderita kerugian akibat dampak bencana kelistrikan ini. Rakyat menuntut tanggung jawab, bukan sekadar permintaan maaf tanpa solusi.(Red).
