Komentar
PANDAN | MEDIA-DPR.COM.Hari Rabu (06/05/2026) menjadi hari yang penuh dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Di satu sisi, berlangsung kegiatan formal penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud akuntabilitas pemerintahan.
Namun di sisi lain, suasana politik menegangkan seiring dengan kritik tajam yang dilontarkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu, yang menyoroti berbagai persoalan mendesak di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda).
Kegiatan resmi dimulai dengan penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng),'menyerahkan dokumen LKPJ Bupati TA 2025 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs. Binsar Tua Sitanggang, MSP selaku wakil Bupati Masinton Pasaribu S.H., M.H., kepada Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani.
Namun di tengah proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, kemarahan dan kekecewaan dari pihak legislatif meletus dalam sesi pembahasan. Deni Herman Hulu menyampaikan kritik pedas yang menyentuh berbagai aspek kinerja pemerintah daerah.
Dugaan Permainan Anggaran "KW 17%" Disoroti
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah dugaan praktik tidak wajar dalam pengelolaan keuangan dan proyek daerah yang dikenal dengan istilah "KW 17%".
Meskipun hal ini masih berupa dugaan, Deni dengan tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH), untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
"Kami meminta kepada penegak hukum menindaklanjuti dugaan permainan KW 17% di Tapteng ini. Ini masih dugaan, tapi harus diusut tuntas karena dinilai merugikan kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Janji Politik Belum Terealisasi
Kritik juga ditujukan langsung kepada Bupati Masinton Pasaribu terkait janji-janji politik yang dinilai belum dipenuhi hingga saat ini. Secara khusus disinggung persoalan pemulihan Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP) dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (PGW) yang sempat diturunkan pada masa pandemi COVID-19 dan belum dikembalikan ke kondisi semula.
"Masyarakat dan aparatur masih menunggu janji politik Bupati. Kami tidak meminta kenaikan yang berlipat ganda, setidaknya kembalikanlah seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan pegawai," ujarnya dengan nada tegas.
Deni menambahkan bahwa pihaknya tetap mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan, seperti pembangunan eskalator di kawasan Kecamatan Barus dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Barus
Namun ia menyayangkan bahwa hingga saat ini realisasi dari program-program tersebut belum terlihat jelas hasilnya.
OPD Dinilai Tidak Profesional, Tak Hadiri Undangan DPRD
Puncak kemarahan Deni muncul ketika membahas sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak menghargai lembaga legislatif dan tidak menunjukkan sikap profesionalisme.
Ia menyampaikan kekecewaannya karena dalam rapat kerja yang membahas hal-hal penting seperti pengelolaan Dana Desa, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga penyaluran bantuan jaminan hidup, tidak satu pun pimpinan atau perwakilan OPD yang hadir memenuhi undangan yang telah disampaikan.
"Kami sudah mengundang secara resmi, tapi tidak ada satu OPD pun yang hadir. Padahal persoalan yang dibahas sangat menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Karena sikap inilah saya katakan dengan tegas, OPD di Tapteng ini brengsek!" makinya dengan nada yang sangat kesal.
Pernyataan keras ini segera menjadi sorotan publik dan semakin memperjelas bahwa hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Tapteng saat ini berada dalam situasi yang kurang harmonis.
Masyarakat pun kini menunggu dengan harapan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah nyata untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kritik yang telah disampaikan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
(Lisberth Manik S.E.)
