Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Kekecewaan mendalam disuarakan oleh Kader PDI Perjuangan Ronald Pakpahan, mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), terhadap perjalanan kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu, S.H., M.H.
Sudah dua tahun berlalu sejak Masinton duduk di kursi pimpinan daerah, namun janji besar yang menjadi semangat pilkada yakni “Tapteng Naik Kelas” hingga kini belum terlihat bukti nyatanya.
Justru yang terasa makin nyata adalah rentetan konflik, ketegangan, dan keluhan masyarakat yang makin keras terdengar.
Dalam pandangan Ronald, kehadiran Masinton Pasaribu sebagai Bupati sejatinya bukanlah keinginan awal warga maupun banyak pihak di Tapteng.
Ia maju dan akhirnya menang karena dorongan kuat serta rekomendasi penuh dari DPD hingga DPP PDI Perjuangan.
Saat Pilkada 2024 lalu, Masinton berpasangan dengan H. Mahmud Efendy Lubis, S.E., menggunakan jargon “MAMA” dengan nomor urut 2.
Saat itu mereka berhadapan dengan pasangan kuat nomor urut 1, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul atau dikenal “KEDAN”.
Pasangan KEDAN saat itu sangat diunggulkan, didukung koalisi delapan partai politik, bahkan sempat diprediksi akan melawan kotak kosong karena kekuatan dukungan yang begitu besar.
Namun pada akhirnya, hasil hitungan suara menempatkan pasangan MAMA unggul dan memenangkan hati pemilih, membawa Masinton menjadi pemimpin daerah.
Saat kemenangan itu diraih, harapan masyarakat melambung tinggi. Rakyat menanti terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bebas korupsi, dan berintegritas, sesuai janji awal yang disampaikan Masinton, yang kala itu dikenal tegas dan berani menentang praktik “Panakko” atau pencurian uang negara.
“TAPI APA YANG TERJADI SEKARANG? SANGAT MENGECEWAKAN!”
Menurut Ronald Pakpahan, kenyataan di lapangan berbalik 180 derajat dari janji kampanye. Alih-alih membawa perubahan maju, yang tampak justru perilaku arogan dari sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), isu penyimpangan anggaran, hingga konflik berkepanjangan yang tidak kunjung selesai.
“Dulu beliau berteriak anti korupsi, benci uang rakyat diambil orang. Tapi sekarang? Ke mana buktinya? Di mana perubahannya?
Janji ‘Tapteng Naik Kelas’ itu tolong ditunjukkan, jangan cuma jadi slogan saja. Rakyat sudah menunggu dua tahun, tapi yang dirasakan malah keributan terus-menerus,” tegas Ronald dengan nada kecewa.
Pertanyaan besar pun muncul dari kalangan internal partai dan masyarakat luas: Di satu sisi Masinton adalah Bupati yang memimpin pemerintahan, di sisi lain ia juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng. Dua jabatan berat sekaligus yang diemban satu orang ini memunculkan kekhawatiran.
“BAGAIMANA NASIB PARTAI DAN MASA DEPAN TAPTENG?”
Ronald menyoroti dampak ganda dari kepemimpinan ini. Jika di pemerintahan belum ada kemajuan berarti, bagaimana nasib partai penyangganya ke depan?
“Kalau kondisinya begini terus, bagaimana mungkin PDI Perjuangan bisa makin besar dan kuat di hati masyarakat? Bagaimana kita bisa bicara melanjutkan kepemimpinan di tahun 2029 nanti, kalau kepercayaan rakyat justru makin menipis? Keberhasilan pemimpin adalah cermin keberhasilan partai. Kalau yang dipimpin saja bingung atau malah bikin kesal, apa yang mau dibanggakan?” tanyanya tajam.
Ronald menegaskan, suara ini bukan sekadar kritik kosong, melainkan cerminan hati nurani banyak warga yang berharap Tapteng benar-benar berubah.
Ia mengingatkan, kekuasaan itu amanat, dan amanat harus dijalankan dengan hati, bukti, dan hasil yang nyata. Bukan sekadar untuk memegang jabatan dan berkuasa saja.
Kini mata seluruh warga Tapteng tertuju: Apakah sisa masa jabatan Masinton mampu mengubah keadaan, menepati janji, dan menenangkan suasana? Atau justru makin menjauhkan Tapteng dari mimpi untuk “Naik Kelas”? Jawabannya ada pada kinerja dan sikap pemimpin yang sekarang duduk di kursi kekuasaan.
Ditulis oleh: Demak MP Panjaitan/Pance
