Komentar
Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.. Memberikan Penghargaan Sekaligus Insentif fiskal kepada Pemda yang Berprestasi di wilayah regional Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra). [Gambar: Kemendagri / MEDIA-DPR.COM)LOMBOK | MEDIA-DPR.COM. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berprestasi di wilayah regional Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra).
Penghargaan ini diserahkan pada Selasa.(19/05/2026) di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat dalam memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. sumber kemendagri
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.. dalam sambutannya di hadapan para kepala daerah dan jajaran pemerintahan.
Menurutnya, pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemendagri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan, di mana pemerintah pusat tidak hanya melakukan evaluasi dan pengawasan, tetapi juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang berdampak langsung serta bermanfaat bagi kemajuan daerah.
Mendagri Karnavian menambahkan, selama ini kompetisi penilaian kinerja tingkat nasional cenderung lebih banyak dimenangkan oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar. Sementara itu, daerah dengan kemampuan dan keterbatasan anggaran sering kali menghadapi kesulitan untuk dapat bersaing di level yang sama.
Oleh sebab itu, melalui sistem penghargaan tingkat regional ini, diharapkan tercipta kesempatan yang lebih adil dan merata bagi seluruh daerah.
Kebijakan ini membuka peluang bagi daerah-daerah untuk memperoleh apresiasi atas kinerja terbaik mereka, sekaligus mendapatkan tambahan insentif fiskal yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dialokasikan langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Red)
