Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Kepada Bapak dan Ibu pejabat, pimpinan, dan seluruh staf yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati.
Diunggah oleh: Joko Hutagalung | Halaman: TAPTENG BERSATU UNTUK PERUBAHAN (TBUP) | Sabtu, 23 Mei 2026 menjadi sumber MEDIA-DPR.COM.
Melalui unggahan ini, saya mewakili banyak warga yang senasib sepenanggungan, ingin menyampaikan pertanyaan besar, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam.
Pertanyaan ini sudah lama kami simpan dan kami rasakan dampaknya sehari-hari, namun belum kami temukan jawaban yang jelas.
Kenapa data-data kami yang selama bertahun-tahun tercatat dan rutin menerima bantuan sosial, mulai dari Beras Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH), tiba-tiba lenyap dan tidak terdaftar lagi dalam sistem?
Kami bingung, Bapak/Ibu. Dulu nama kami ada, kami tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan bantuan itu sangat berarti untuk menopang kebutuhan hidup yang pas-pasan.
Kondisi ekonomi kami tidak berubah menjadi lebih baik, bahkan mungkin terasa lebih berat sekarang. Kami masih warga miskin, masih punya tanggungan, dan masih sangat membutuhkan uluran tangan negara. Namun kenapa kami dicoret?
Kami bertanya dengan jujur dan terbuka:
Apakah hilangnya data kami ini murni kebijakan, perintah, atau pemutakhiran dari Pemerintah Pusat? Ataukah ini tindakan sewenang-wenang dari pihak Dinas Sosial atau oknum di daerah yang sengaja menghapus nama kami tanpa alasan yang jelas?
Kami rakyat kecil tidak paham seluk-beluk sistem DTKS atau aturan pendataan. Kami hanya tahu fakta di lapangan: dulu kami dibantu, sekarang kami ditinggalkan.
Apakah ada perubahan syarat yang tidak kami ketahui? Apakah ada pendataan ulang yang informasinya tidak sampai ke kami? Atau ada penyimpangan yang terjadi di sana?
Kami meminta penjelasan yang terbuka, transparan, dan jujur dari Dinas Sosial Tapteng.
Jangan biarkan kami hanya diam dan menebak-nebak, apalagi merasa ada ketidakadilan yang terjadi.
Kami minta keadilan: jika kami masih berhak, kembalikanlah hak kami. Jika ada alasan sah, jelaskanlah kepada kami agar kami mengerti dan tidak merasa dirugikan.
Kami berharap tulisan ini didengar, dibaca, dan dijawab dengan tanggung jawab demi keadilan bagi warga Tapteng.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan Pance MEDIA-DPR.COM.
