Komentar
Poto: Anggota DPRD Tapteng Basir Situmeang
Basir Situmeang Sorot Anehnya Silpa Rp. 175 Miliar dan Alat Berat Berhenti di Sipange: Keseriusan Pimpinan Tapteng Dipertanyakan. Jum'at (10/07/2026) Gambar: Lisberth Manik S.E., / MEDIA-DPR COM.
PANDAN | MEDIA-DPR.COM.Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Basyir Situmeang mengajukan pertanyaan tajam dan mendesak dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menyoroti dua masalah krusial: terhentinya total operasional alat berat di wilayah Sipange, Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), serta keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp. 175 miliar.
Sumber: Rapat Pembahasan DPRD Tapteng bersama TAPD Jumat (10/07/2026).
ALAT BERAT DIAM, SAMPAH DAN BALOK KAYU MENUMPUK BERBULAN-BULAN
Basyir mempertanyakan alasan penghentian kerja alat berat yang sudah diturunkan pemerintah pusat ke lokasi pascabencana:
“Alat berat sudah ada berbulan-bulan, tapi kini berhenti total. Kenapa? Apakah karena masalah BBM? Apakah ada tunggakan pembayaran yang tidak selesai?”
Ia juga menyoroti fakta memprihatinkan: tumpukan balok kayu dan puing pascabencana serta sampah di lokasi Sipange belum diangkut sama sekali, padahal warga masih menunggu normalisasi lingkungan tempat tinggal mereka.
ANEH: SILPA RP. 175 MILIAR ADA, TAPI DANA DARURAT BTT RP. 4,5 MILIAR JADI TANDA TANYA
Basyir juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang dinilai tidak sinkron:
🔹 Mengapa masih tersisa SILPA sebesar Rp175 miliar, sementara kebutuhan mendesak pascabencana belum terpenuhi?
🔹 Ke mana perginya penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp4,5 miliar yang dialokasikan untuk penanganan darurat?
KRITIK TEGAS: LEBIH BANYAK PIDATO DARIPADA KERJA NYATA
Dalam pandangan politiknya, Basyir menegaskan: “Sampai saat ini Bupati Masinton Pasaribu belum menunjukkan keseriusan nyata membangun Tapteng".
Rakyat tidak butuh pidato yang indah, mereka butuh langkah nyata di lapangan, alat berat bergerak, dan anggaran bekerja untuk kepentingan mereka.”
DPRD meminta Pemkab Tapteng, Bupati, maupun Wakil Bupati segera memberikan penjelasan terbuka dan transparan, agar publik mengetahui kejelasan dana dan alasan penderitaan warga pascabencana terus berlarut-larut.
(Lisberth Manik S.E)
