Presiden Prabowo Pimpin Raker Tingkat Tinggi: Evaluasi Tegas MBG, Koperasi Desa dan Kampung Nelayan, Tidak Boleh Ada Penyimpangan

Iklan Semua Halaman

.

Presiden Prabowo Pimpin Raker Tingkat Tinggi: Evaluasi Tegas MBG, Koperasi Desa dan Kampung Nelayan, Tidak Boleh Ada Penyimpangan

Staff Redaksi Media DPR Jambi
Kamis, 16 Juli 2026

Presiden Prabowo Pimpin Raker Tingkat Tinggi: Evaluasi Tegas MBG, Koperasi Desa dan Kampung Nelayan, Tidak Boleh Ada Penyimpangan. Rabu (15/07/2026) / MEDIA-DPR.COM.

 

JAKARTA | MEDIA-DPR.COM. Presiden RI,  Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/07/2026). sore 

 

Rapat ini secara khusus membahas langkah penertiban, evaluasi, dan penguatan pelaksanaan tiga program prioritas utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sumber: Sekretariat Kabinet RI, Kamis, (16/07/2026)

 


Terkait Makan Bergizi Gratis: "Presiden meminta evaluasi menyeluruh, termasuk menindaklanjuti berbagai laporan praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan. Program ini harus berjalan murni untuk pemenuhan gizi masyarakat tanpa penyimpangan.

 

Terkait Koperasi Desa/Kelurahan: "Menteri Koordinator Bidang Pangan diminta fokus memperkuat pelayanan agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi akar rumput dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.

 


Terkait Kampung Nelayan: "Diperintahkan percepatan penataan agar kawasan pesisir menjadi lebih produktif, tertata rapi, dan secara nyata meningkatkan taraf hidup keluarga nelayan.

 

Presiden Prabowo menegaskan dengan tegas: "Setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan, maupun pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar amanat pemerintah." (Red)

 


 


 

 

close