Komentar
Poto: Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani di dampingi Wakil Ketua Joneri Sihite, S.E.
TIDAK ADA UANG DI DINAS SOSIAL TAPTENG": Pernyataan Plh, Kadis Sosial Tapteng Mariati Simanullang di Depan DPRD Munculkan Pertanyaan Selasa (14/07/2026) Gambar: Lisberth Manik S.E., / MEDIA-DPR.COM.
TAPTENG | MEDIA-DPR COM. Dalam Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) yang digelar di Kantor DPRD Tapanuli Tengah, Selasa (14/07/2026), Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Tapteng, Mariati Simanullang, S.E., M.M., menyampaikan pernyataan yang mengejutkan seluruh hadirin: "Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak ada uang."
Pernyataan itu disampaikan di hadapan Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani, Wakil Ketua Joneri Sihite, S.E., serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
PERTANYAAN PUBLIK YANG WAJIB DIPENUHI JAWABANNYA
Pernyataan ini langsung memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat:
01. Apakah pernyataan ini benar adanya? Jika benar, bagaimana nasib bantuan sosial bagi warga Tapanuli Tengah yang sangat membutuhkan?
02. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah kendala bersifat nasional, atau ada keterlambatan informasi dan koordinasi antara pusat dan daerah?
03. Siapa yang bertanggung jawab?
- Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, S.H., M.H., selaku pemimpin tertinggi daerah wajib memverifikasi kebenaran pernyataan ini dan segera mengambil langkah antisipasi agar pelayanan sosial tidak terhenti.
- DPRD Tapteng berkewajiban mendalami fakta ini dan meminta penjelasan resmi, baik dari pemerintah daerah maupun meminta dukungan klarifikasi ke pihak pusat.
- Pihak Dinas Sosial bertanggung jawab menyampaikan kendala secara akurat dan segera melaporkan upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi situasi ini.
Dinas Sosial adalah garda terdepan bagi fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan korban bencana. Keterangan bahwa sumber dana dari pusat tidak tersedia adalah hal yang sangat serius.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapteng tidak hanya diam menerima keadaan ini, melainkan segera berkoordinasi dan mencari solusi agar hak warga tetap terpenuhi.
Masyarakat menanti penjelasan resmi yang transparan dari Bupati Masinton Pasaribu beserta jajarannya.
(Lisberth Manik S.E )
