TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Jeritan hati masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), kini meluap dan disampaikan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Minggu (19/07/2026)
Hampir delapan bulan berlalu sejak bencana banjir bandang dan longsor hebat pada 25 November 2025, namun hingga kini air bah masih terus berulang, sudah terjadi sebanyak 17 kali, dan belum ada solusi permanen dari Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, S.H., M.H.
Masyarakat mempertanyakan keseriusan penanganan, dengan alasan yang sangat jelas:
01. Anggaran Ada: Pemkab Tapteng diketahui memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 175 Miliar di tahun 2025, namun belum terlihat hasil nyata untuk normalisasi sungai maupun penanganan darurat.
02. Bantuan Mengalir: Banyak donasi dan bantuan dari berbagai daerah dan dermawan masuk, namun hingga saat ini tidak jelas ke mana perginya bantuan tersebut.
03. Administrasi Amburadul: Bantuan Jaminan Hidup, Stimulan, hingga Dana Hunian Tunggu tidak tertib penyalurannya. Bahkan korban yang meninggal dunia tanpa bisa ditemukan jasadnya pun belum mendapatkan santunan.
04. Warga Protes Malah Dituduh: Ketika warga berdemonstrasi dan meminta Rapat Dengar Pendapat ke DPRD serta Kantor Bupati demi kejelasan, justru pihak pemerintah memasang spanduk yang menyudutkan korban dengan tuduhan provokasi, bukan menyelesaikan masalah.
Di tengah keprihatinan ini, kenangan masa jabatan Dr. H. Sugeng Rianta, S.H., M.H. saat menjabat sebagai Penjabat Bupati kembali melekat kuat di hati warga. Hanya dalam waktu singkat, beliau mampu mengubah Tapteng yang dulunya masuk kategori Darurat Korupsi menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berjalan dengan baik.
“Air mata Pak Sugeng tidak bisa dibohongi. Hanya beliau yang benar-benar peduli dan mencintai Tapteng serta rakyatnya,”ucap warga dengan haru.
Sebelum berakhir masa tugasnya, Dr. Sugeng telah menitipkan amanah kepada Bupati Masinton Pasaribu untuk meneruskan kemajuan tersebut. Namun sayangnya, slogan “Tapteng Naik Kelas, Adil untuk Semua” kini justru dirasakan warga berubah menjadi “Tapteng Turun Kelas, Adil Hanya untuk Kelompok Tertentu.”
Dengan segala kerendahan hati dan rasa keputusasaan warga, kami memohon kebijaksanaan Bapak Presiden Prabowo Subianto:
“Jika diperkenankan, kami memohon agar Bapak berkenan 'meminjamkan' kembali Dr. H. Sugeng Rianta – yang kini menjabat di Kejati Sultra – ke Tapteng untuk sementara waktu. Cukup 6 bulan saja, agar beliau dapat merapikan kembali administrasi, menuntaskan masalah bencana, dan memastikan hak rakyat terpenuhi seperti yang pernah beliau lakukan dulu.”
Kami sadar ini mungkin menyimpang dari prosedur biasa, namun sebagai rakyat kecil kami hanya melihat bahwa saat ini hanya beliau yang mampu mengembalikan senyum dan keadilan bagi Tapanuli Tengah.
Pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi, dan kami terus berdoa agar pertolongan segera datang. Harapan ini juga kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara serta seluruh pihak berwenang agar segera menengahi dan meluruskan segala permasalahan yang terjadi di daerah kami.
Ditulis oleh Lisberth Manik S.E. Jurnalis MEDIA-DPR.COM
Editor Demak MP Panjaitan/Pance.

Komentar

