Polrestabes Semarang Jateng Gagalkan Pengurangan Isi Tabung Gas Bersubsidi

Iklan Semua Halaman

Polrestabes Semarang Jateng Gagalkan Pengurangan Isi Tabung Gas Bersubsidi

Media DPR
Kamis, 13 Agustus 2020

SEMARANG | MEDIA-DPR.COM, Pada hari Minggu 9 Agustus  2020 Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jln. Sambiroto Rt 4 /RW 1 Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, terdapat kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg, ke tabung gas LPG 12 kg, kemudian dijual kepada konsumen, dan pada hari senin 10 Agustus 2020, anggota kami dilapangan melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar adanya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku beserta barang bukti diamankan," kata Waka Polrestabes Semarang AKBP Iga.



Menurut Iga, tersangka pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, di pangkalan LPG 3 kg "RIFATUL ULYA" Jln. Sambiroto RT4 / RW 1 Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, oleh anggota kami dari unit Idik IV Tipidter Satreskrim Polrestabes Semarang yang dipimpin oleh Kasubdit II Ldik IV Iptu Sariyanto SH. barang bukti yang disita sebagai berikut:

10 tabung gas warna biru 12 kg, 1 tabung gas warna pink, 2 buah tabung gas warna biru 12 kg ( kosong ), 1 tabung gas warna hijau 3 kg isi, 18 tabung gas warna hijau 3 kg dalam keadaan kosong,20 set pipa stanless dengan panjang 16 cm alat suntik gas,1 bungkus plastik karet seal warna merah dan tutup segel warna hijau sudah rusak, 1 buah bungkus plastik tutup segel warna merah gas LPG 12 kg,kondisi baru,1 bungkus plastik segel plastik warna hijau merek DHS kondisi baru, 1 buah obeng panjang 20 cm gangang plastik warna kuning, 1 set panci aluminium, 1 gelas plastik warna merah,1 set timbangan duduk merek HENRERR S/N: NH007871, 1 bedel nota penjualan gas LPG12 kg," ujar, Iga.  

Lebih lanjut "Iga" menjelaskan, tersangka Saparin terjerat pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1,huruf a,Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 106 Jo pasal 24 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 2014, tentang perdangangan dan pasal 32 ayat 2 Jo pasal 30 Undang-Undang No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman hukuman Pidana penjara 5 tahun atau denda Rp.5.000.000.000000, dan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling  banyak Rp.10.000.000.000," tegas, Iga, (Suyanto)
close
Info Pasang Iklan