Rumah Bersubsidi di Kota Probolinggo Dinilai Terlalu Sempit

Iklan Semua Halaman

.

Rumah Bersubsidi di Kota Probolinggo Dinilai Terlalu Sempit

Staff Redaksi Media DPR
Senin, 12 Oktober 2020


PROBOLINGGO MAYANGAN | MEDIA-DPR.COM, Maraknya pembangunan perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Probolinggo menjadi perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, karena bangunan rumah dinilai terlalu sempit.


Plt Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Probolinggo Ririn Meiriat menyampaikan hal itu beberapa waktu lalu. Menurutnya, lahan perumahan di Kota Probolinggo kecil-kecil.


“Luas lahan perumahan di Kota Probolinggo itu ukurannya kecil-kecil. Sebagai perbandingan, saya berasal dari Sidoarjo. Di daerah saya rumah rata-rata menempati lahan seluas 90 meter persegi,” ujarnya.


Masalah luas lahan ini menurutnya, penting menjadi perhatian pengembang. Sebab, berkaitan dengan kerapatan bangunan. Salah satunya adalah pemenuhan syarat rumah sehat, seperti ketersediaan septictank maupun air bersih.


“Dengan luas lahan yang terbatas akan mempengaruhi kerapatan bangunan. Padahal untuk syarat rumah layak huni juga harus memiliki septictank,” tuturnya.


Ketua Paguyuban Pengembang Perumahan Probolinggo Raya John Herry C. Rondnuwu menjelaskan, luas tanah dan bangunan untuk rumah besubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah ditetapkan pemerintah Pusat. Menambah luas lahan di lapangan menurutnya, menimbulkan kendala tersendiri.


“Kendalanya bagi pelaku usaha properti untuk menambah luas lahan yaitu, tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Di Probolinggo ini harga rumah bersubsidi ditetapkan Rp 150 juta,” terangnya.


Dengan tipe bangunan 36/40, luas tanah yang bisa diterapkan di kisaran 60-70 meter persegi. “Bangunan dengan luas tanah 90 meter persegi itu masuk kategori rumah premium. Bukan rumah bersubsidi,” terangnya.


Pengembang Perumahan Pondok Gabriela ini menjelaskan, ada solusi bagi rumah dengan luas lahan terbatas terkait ketersediaan septictank. Yaitu, menggunakan septictank komunal.


“Solusi untuk mengatasi limbah rumah tangga harus disesuaikan dengan kebijakan daerah seperti septictank komunal. Kemudian untuk rumah di kota diarahkan agar air bersih langsung menggunakan PDAM, bukan air sumur,” terangnya.


Kendala lain menurut John, saat ini harga tanah di Kota Probolinggo cukup mahal. Bahkan, harga tanah pertama dari petani tidak lagi murah.


“Kalau lahan seperti di Citarum itu harga tanahnya lebih sesuai untuk rumah premium, bukan rumah subsidi. Kalau rumah subsidi harusnya di daerah pinggiran kota,” terangnya. (Agus)

close