Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) gelar rapat paripurna membentuk Panitia Khusus (Pansus) tindaklanjut tuntutan masyarakat dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan desakan pencopotan Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda) Tapteng, Mus Mulyadi Malau S.Sos. M.AP.
Rapat digelar di ruang rapat paripurna Rabu (08/10/2025) sore Jln. Raja Junjungan Lubis Kota Pandan Tapteng. Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing dari Fraksi PDI Perjuangan melilih walk out.
Walk out dalam konteks persidangan merujuk pada tindakan keluar dari suatu forum, rapat, sidang, atau acara resmi sebagai bentuk protes, ketidaksetujuan.
Musliadi Simanjuntak dari Partai NasDem terpilih sebagai Ketua Pansus, sedangkan Deni Herman Hulu dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Pansus.
Musliadi.mengatakan: "Pansus akan mulai bekerja pada Kamis (09/10/2025) dengan komitmen menjalankan tugas secara profesional dan transparan. "Amanah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Musliadi ajak masyarakat mendukung kinerja Pansus dengan memberikan informasi dan data yang akurat. "Tanpa masyarakat kami bukan apa-apa. Silakan sampaikan data atau bukti yang benar agar tidak ada fitnah,"
Pembentukan Pansus ini merupakan wujud nyata DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi demonstrasi beberapa hari sebelumnya di kantor DPRD Tapteng. ungkapnya.
Tuntutan masyarakat meliputi pengusutan dugaan korupsi dana desa, pencopotan Inspektur Inspektorat Tapteng, dan penonaktifan Kepala Desa (Kades) se -Tapteng. imbuhnya.
Suasana rapat paripurna diwarnai walk out oleh salah satu pimpinan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Disman Sihombing, sebagai bentuk penolakannya terhadap langkah DPRD menanggapi tuntutan demonstran. terangnya.
Dengan pembentukan Pansus ini, diharapkan DPRD Tapteng dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat. pungkasnya. (Lisberth Manik S.E.)
