Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Untuk menghindar Hand Arrest Operation (Operasi Tangkap Tangan) oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Inizial DeSi yang disebut Golden Boy (Anak Emas) Bupati di Kabupaten Tapanul Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pasang Cctv di Mobil Pribadinya
DeSi punya Mobil pribadi memiliki CCTV bukan bawaan. Namun diduga DeSi, memasang dashcam (kamera dasbor) untuk merekam para urusan fee proyek atau fee jabatan. Hal itu dilakukannya menghindari OTT dan yang lain dan transaksional di Mobil Pribadinya.
Hal itu dikatakan narasumber Inizial RP yang tidak mau diperpanjang namanya kepada MEDIA-DPR.COM. Kamis (09/10/2025). Namun dirinya dapat membuktikan setoran fee proyek atau fee jabatan. Hal itu juga dapat dibuktikan jika dilihat ulang Cctv Mobil Pribadi DeSi.
Lebih lanjut diterangkan: "Fee proyek dapat berarti dua hal: yaitu biaya manajemen proyek yang sah, atau komisi ilegal yang diminta dari kontraktor dalam pengadaan proyek pemerintah sebagai praktik korupsi."ujarnya.
Fee Proyek Ilegal, atau "Pungutan Haram," acap syarat agar perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan, dan besarnya bisa mencapai 5-15% dari nilai proyek. Praktik ini telah berulang kali diungkap oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya."ungkapnya.
Ia juga katakan, Fenomena ini dianggap sebagai Gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, di mana uang yang seharusnya untuk pembangunan malah masuk ke kantong pribadi atau untuk memperkaya pihak tertentu.
Konsekuensi Fee Proyek: "Merugikan keuangan negara, karena dana publik digunakan untuk kepentingan pribadi.
Menurunkan kualitas pembangunan, proyek menjadi tidak maksimal karena ada pemotongan dana.
Menciptakan persaingan tidak sehat: di antara penyedia jasa konstruksi. Mengikis kepercayaan masyarakat: terhadap birokrasi dan pemerintah daerah.(Pemda).
Contoh Kasus Bulan Agustus 2025) KPK-RI mengusut dugaan fee proyek senilai Rp. 9 miliar dari pembangunan RSUD Kolaka Timur yang diduga diterima Bupati Kolaka Timur melalui perantara (Golden Boy) Bupati.
KPK-RI ,mendalami Bupati Pati Sudewo terkait dugaan fee proyek dan telah menyita uang Rp. 3 miliar dari yang bersangkutan.
LIRA Jatim desak APH menindak dugaan fee proyek yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
Closing statement nya mengatakan: "Di Tapteng sudah membuming Lima Pengendali Tapteng (LPT) seperti baru-baru ini Kepala Desa (Kades) Desa Makmur diminta uang Rp. 30 juta per orang oleh Inizial RP yang katanya di suruh GOLAP yang viral vidionya.(Lisberth Manik S.E.)
