Komentar
SIBOLGA | MEDIA-DPR.COM. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara gelar Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga Tahun 2024 dan 2025 (sampai dengan semester satu).
Pertemuan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Sibolga Jln. Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Selasa (18/11/2025) pagi, dengan diikuti oleh para Asisten dan Staf Ahli, para Pimpinan OPD, dan seluruh Camat se-Kota Sibolga.
Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sumut Lilikriana Sagala, dalam paparannya menyampaikan bahwa, terdapat lima aspek yang menjadi fokus pemeriksaan, yakni aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, serta penatausahaan. ujarnya
Ia menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan permasalahan pada aspek pemindahtanganan: “Kami juga menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila dalam proses komunikasi atau selama pemeriksaan kemarin kami berulang kali meminta data kepada bapak dan ibu Pimpinan OPD,” tambahnya.
Pantas Maruba Lumban Tobing, menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. katanya memberikan tanggapan.
Lebih lanjut dikatakan: “Terima kasih dan apresiasi kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti." ucapannya.
Apa yang menjadi temuan selama pemeriksaan tentu akan kami evaluasi dan tindak lanjuti agar ke depan hasilnya semakin baik. Hal ini juga telah intens disampaikan Bapak Wali Kota Sibolga kepada para Pimpinan OPD,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim BPK-RI Perwakilan Sumut telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari, mulai Tanggal 1 hingga 20 September 2025, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan selama 30 hari hingga hari pelaksanaan Exit Meeting. Pada kesempatan tersebut, Tim BPK turut menyerahkan laporan hasil temuan kepada Pantas Maruba Lumban Tobing.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BPK RI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan BMD demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.info Disinfokom Sibolga (Lisberth Manik S.E.)
