Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM. Pantas Maruba Lumban Tobing Wakil Wali Kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara (Sumut) hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ballroom Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Pantas Maruba Lumban didampingi Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Sibolga, Aulia Dhuhri, S.STP., M.A.P., info Disinfokom Kota Sibolga.
Rakornas Kepegawaian merupakan agenda tahunan untuk menyelaraskan kebijakan kepegawaian nasional dengan pelaksanaannya di daerah dan instansi pusat. Kegiatan ini dihadiri para Kepala Daerah, Kepala BKPSDM, serta pemangku kepentingan bidang kepegawaian dari seluruh Indonesia.
Tahun ini, Rakornas mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, yang menjadi forum strategis dalam memperkuat arah kebijakan manajemen ASN guna mendukung percepatan delapan agenda prioritas nasional.
Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, menegaskan bahwa Rakornas 2025 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memastikan manajemen ASN berbasis data, lebih lincah, dan responsif terhadap kebutuhan publik. dalam arahannya.
Ia, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta percepatan transformasi manajemen ASN, termasuk pemanfaatan data talenta untuk mendukung pengambilan keputusan dan mobilitas talenta yang adaptif.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, juga menyoroti pentingnya integrasi data untuk mempercepat penempatan aparatur sesuai kebutuhan sektor publik, mulai dari ketahanan pangan, pelayanan sosial, hingga transformasi digital.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga diharapkan dapat memperkuat pengelolaan SDM aparatur, termasuk peningkatan kompetensi, budaya kerja, dan kualitas pelayanan.
Rakornas Kepegawaian 2025 sekaligus menjadi pengingat bahwa transformasi aparatur merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, BKN juga memberikan BKN Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan kualitas manajemen ASN.
Penghargaan diberikan dalam empat kategori, yaitu Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, serta Pengelolaan Layanan Kepegawaian.(Demak MP Panjaitan/Pance)
