Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR-COM. Suasana memanas di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Jln. Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kota Pandan, Senin (20/04/2026).
Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat (AMPM) Tapteng gelar aksi unjuk rasa damai disiplin (akunrasdaplin) yang berubah menjadi tuntutan keras terhadap kepemimpinan daerah.
Massa secara terbuka mempertanyakan komitmen dan kredibilitas Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu S.H., M.H., dalam menangani persoalan pascabencana yang hingga kini belum terselesaikan.
Kekecewaan massa memuncak karena Bupati tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung. Berdasarkan informasi yang diterima, Masinton Pasaribu tengah berada di Jakarta menghadiri agenda rapat.
Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat yang masih menunggu kepastian bantuan.
“Kami datang membawa suara rakyat, tapi yang kami temui justru kekosongan. Ini bukan sekadar soal hadir atau tidak, ini soal tanggung jawab,” tegas salah satu orator dengan lantang.
Janji 16 April Tak Terealisasi, Kepercayaan Runtuh
Massa menegaskan bahwa mereka sudah lelah dengan janji manis dan alasan. Yang dibutuhkan saat ini bukan lagi penampungan aspirasi, melainkan kepastian hukum dan tanggal pasti pencairan Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) yang terus tertunda.
“Kami tidak butuh ditampung aspirasinya. Kami butuh kepastian—kapan dan hari apa Jadup dicairkan,” teriak orator lainnya.
Sorotan paling tajam ditujukan pada ingkar janji yang dilakukan sebelumnya. Bupati pernah menjanjikan pencairan tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 16 April 2026, bahkan di hadapan Gubernur Bobby Nasution. Namun hingga hari ini, janji tersebut tidak kunjung terealisasi.
“Di hadapan Gubernur saja dijanjikan tanggal 16, tapi sampai hari ini tidak ada. Kalau ucapan Bupati saja tidak bisa dipegang, bagaimana masyarakat bisa percaya lagi?” ujar massa dengan nada kecewa mendalam.
Massa juga menyinggung praktik pemintaan data yang berulang-ulang namun hasilnya nihil, serta keluhan warga yang sudah lima bulan lamanya belum mendapat kepastian.
“Data terus diminta, tapi hasilnya nihil. Anak-anak menangis kelaparan, uang di kantong sudah ludes. Ini bukan lagi keterlambatan, ini pembiaran,” tegas Riski Pane dan Lasna Zega yang turut berorasi mewakili warga.
14 Tuntutan Keras dan Transparansi Rp18 Miliar
Dalam aksinya, massa juga mendesak anggota DPRD Tapteng untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan mendampingi masyarakat memperjuangkan hak-haknya.
“Kami minta DPRD jangan hanya jadi penonton. Dulu Bapak-bapak datang ke kami meminta suara, sekarang giliran kami datang memohon bantuan,” seru massa.
Meskipun hadirnya Kepala Pelaksana BPBD, Ardi, untuk menerima aspirasi, namun hal itu dirasa sudah tidak cukup menenangkan massa yang kepercayaannya mulai runtuh.
Berikut adalah 14 Tuntutan yang disampaikan secara lengkap oleh AMPM Tapteng:
01. Kebutuhan Dasar: Mendesak pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih yang merata serta perbaikan sanitasi bagi masyarakat terdampak.
02. Infrastruktur: Mendesak percepatan perbaikan akses dan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan yang masih rusak.
03. Bantuan Langsung: Mendesak penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) yang tepat sasaran, merata, dan transparan.
04. Hunian: Mendesak kejelasan dan percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) yang layak serta kepastian hunian tetap (Huntap).
05. Validasi Data: Mendesak evaluasi dan verifikasi ulang data rumah rusak terdampak bencana untuk penyesuaikan penyaluran bantuan berdasarkan tingkat kerusakan.
06. Pertanian: Mendesak pemulihan lahan pertanian yang rusak serta dukungan nyata kepada petani terdampak.
07. Ekonomi: Mendesak adanya program pemulihan UMKM dan ekonomi masyarakat agar dapat kembali beraktivitas normal.
08. Transparansi Anggaran: Mendesak keterbukaan penuh terhadap pengelolaan bantuan tunai sebesar kurang lebih Rp. 18 Miliar, termasuk daftar penerima dan alokasinya.
09. Tenaga Kerja: Mendesak kejelasan status dan solusi bagi sekitar 90 tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup yang dirumahkan.
10. Warga Sewa: Mendesak perhatian khusus bagi korban bencana yang mengontrak/sewa rumah yang selama ini belum terakomodir.
11. Layanan Kesehatan: Mendesak peningkatan layanan kesehatan, termasuk penanganan penyakit pascabencana dan trauma healing.
12. Pemerataan: Mendesak pemerataan distribusi bantuan agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.
13. Normalisasi: Mendesak normalisasi sungai secara menyeluruh guna mencegah banjir berulang yang masih sering terjadi.
14. Keseriusan: Mendesak dan meminta keseriusan penuh Pemkab Tapteng dalam menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat.
Sebagai penanggung jawab aksi, Waiys Al-Kahrony Pulungan didampingi Anggiat Marito Panggabean menegaskan bahwa tuntutan ini adalah suara dan kebutuhan nyata rakyat.
“Kami meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Tapteng untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami pastikan akan melakukan aksi lanjutan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
“Rakyat sudah lelah menunggu. Jika pemerintah terus menghindar, perlawanan akan terus membesar,” pungkas orator.(Tim)
