Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR-COM. Kasus pelaporan terhadap mantan Wakil Presiden ke -10 dan ke -12 RI, Jusuf Kalla (JK), terus berlanjut. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, kembali diperiksa oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Senin (13/04/2026).
Pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini bertujuan untuk mengklarifikasi isi laporan serta melengkapi alat bukti yang diadukan.
Usai menjalani pemeriksaan, Stefanus menjelaskan sejumlah poin yang ditanyakan oleh penyidik. Mulai dari sumber informasi yang didapatkan, detail waktu kejadian, hingga siapa saja pihak yang merasa terdampak dan terakibat oleh isi pernyataan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Stefanus juga membawa serta sejumlah barang bukti (barbut), tambahan untuk memperkuat laporannya.
"Kami menyerahkan bukti-bukti berupa link media sosial, baik Instagram, TikTok, maupun YouTube. Kami juga menyerahkan tangkapan layar terkait kegaduhan yang terjadi di masyarakat, termasuk transkrip lengkap dari video ceramah yang dipersoalkan," jelas Stefanus.
Laporan dengan No. LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA ini dilayangkan atas dugaan penistaan agama sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP baru.
Stefanus menegaskan, laporan ini dibuat karena pihaknya menilai pernyataan JK mengenai konsep "mati syahid" dalam ajaran Kristen dinilai tidak tepat dan keliru.
"Beliau menyampaikan bahwa dalam Kristen ada istilah mematikan sesama manusia itu disebut syahid dan sebagainya. Dari sisi ajaran sendiri itu sudah tidak benar. Dalam Kristen-Katolik justru sangat jelas dilarang menyakiti sesama, bahkan kepada musuh pun kita diperintahkan untuk mengasihi," tegasnya.
Selain soal kesalahan konsep teologis, Stefanus juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan. Menurutnya, pernyataan tersebut telah memicu kegaduhan di ruang digital yang bernuansa negatif dan memecah belah.
"Setiap kali pemberitaan ini muncul, komentar di media sosial sudah saling caci maki, menghina, dan melibatkan unsur SARA. Ini yang harus kita hentikan agar tidak merusak kerukunan bangsa," tambahnya.
Ucapan yang dilaporkan tersebut diketahui disampaikan JK dalam sebuah ceramah di Universitas Gajah Mada (UGM) pada Maret lalu dengan tema strategi diplomasi, saat beliau menyinggung sejarah konflik di Poso dan Ambon.
Sementara itu, Jubir JK, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi terpisah. Ia menegaskan bahwa konteks ceramah saat itu adalah membahas sejarah konflik dan bagaimana simbol-simbol agama dijadikan alasan pembenar oleh pihak yang berkonflik, bukan bermaksud mengajarkan teologi agama.(Red)
