Komentar
Anggota DPRD Tapteng Josua Habeahan Membawa Manager dan Jajaran PT PLN UP3 Sibolga Untuk Bertemu Warga Untuk Masukkan Aliran Listrik di Dusun Pati Bosi Muara Motung, Kecamatan Kolang Tapteng Tahun 2024 TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Momen bersejarah masuknya aliran listrik ke Dusun Unte Mungkur I, Kampung Pati Bosi Muara Motung, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang diresmikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, S.H., M.H., pada Kamis (07/05/2026), ternyata memicu perdebatan dan keterbukaan fakta baru di tengah masyarakat.
Isu bermula ketika sejumlah media yang disebut sebagai "wartawan bupati" dan akun-akun buzzer di media sosial membuat narasi tunggal yang mengklaim bahwa listrik baru bisa masuk ke wilayah tersebut hanya karena keberhasilan dan perjuangan Bupati Masinton Pasaribu.
Narasi yang diunggah di akun Kabar Tapanuli dan akun lainnya berbunyi tegas: "Suka atau tidak suka, Desa Unte Mungkur sudah ada sejak 100 tahun silam, baru setelah era Masinton Pasaribu memimpin Tapteng diterangi listrik. Itu FAKTA."
Klaim sepihak ini memicu reaksi keras dari warga setempat yang akhirnya angkat bicara dan membuka fakta sesungguhnya lewat rekaman video yang beredar luas.
Warga menegaskan, narasi itu tidak sepenuhnya benar dan menutup sejarah perjuangan panjang yang sudah dimulai jauh sebelumnya.
WARGA BUKA FAKTA: JOSUA HABEAHAN YANG BAWA ASPIRASI dan SOLUSI
Melalui pernyataan yang disampaikan Bapak Sinaga mewakili warga masyarakat, terungkap fakta sejarah bahwa jauh sebelum Pilkada 2024, Anggota DPRD Tapteng Josua Habeahan bersama Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani, saat itu sudah turun langsung menerima aspirasi warga terkait keinginan mendapatkan penerangan listrik.
Bahkan, Josua Habeahan diketahui langsung membawa jajaran PT PLN UP3 Sibolga — saat itu dipimpin oleh Gebyar Pandito, kemudian Dwita A. Syafitri (tahun 2024), dan kini Bachtiar (tahun 2026) — untuk meninjau lokasi dan merencanakan pembangunan jaringan.
Berkat perjuangan itu, tiang listrik pertama sebanyak enam batang pun sempat ditanam. Namun pembangunan sempat terhambat karena kendala pembebasan lahan.
Di titik kritis inilah, Josua Habeahan disebutkan mengeluarkan biaya pribadi sebagai ganti rugi lahan agar proses pembangunan tidak terhenti dan janji kepada warga bisa ditepati.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Josua Habeahan yang menerima aspirasi kami, membawa PLN, dan bahkan menanggung biaya sendiri saat ada kendala lahan. Itu fakta yang kami alami sendiri," tegas warga dalam video tersebut.
TUJUAN BUZZER: CIPTA KONFLIK ANTARA EKSEKUTIF dan LEGISLATIF
Di balik sengketa klaim ini, warga dan pengamat sosial mencium adanya pola sengaja diciptakan. Narasi sepihak yang hanya mengangkat nama Bupati dan menutup peran pihak lain dinilai sebagai upaya terencana para buzzer untuk memperuncing konflik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Tapteng.
Padahal, baru-baru ini organisasi pemuda GAMKI baik dari Tapanuli Tengah maupun Kota Sibolga sudah berinisiatif mendamaikan kedua lembaga negara ini pasca hari raya paskah, agar suasana kondusif tercipta demi pembangunan daerah.
Namun, upaya perdamaian itu seolah tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Dugaan kuat muncul di masyarakat bahwa para pembuat berita dan narasi provokatif ini memiliki kepentingan materiil.
Warga menduga mereka sudah menikmati aliran dana yang melimpah, hingga terlihat memiliki aset rumah dan usaha yang nilainya fantastis serta diduga kuat menjadi sarana pencucian uang.
KUASAI SEGALA HAL, TAPI LUPA VISI MISI
Keluhan masyarakat semakin menguat karena diduga pihak-pihak tersebut sudah menguasai hampir seluruh lini kekuasaan dan ekonomi di Tapanuli Tengah. Mulai dari mengatur fee proyek Pemkab, pengadaan buku di Dinas Pendidikan, memegang kendali Siskeudes di 159 desa, menguasai dana publikasi desa, hingga ikut campur dalam penempatan jabatan pejabat.
Akibatnya, fokus pemerintahan teralihkan. Alih-alih bekerja mewujudkan visi dan misi kesejahteraan rakyat, publik justru disuguhi tontonan konflik berkepanjangan yang diciptakan buatan.
"Kapan mereka berhenti membuat masalah di Tapteng? Pemerintahan ini seolah hanya sibuk bertikai, sementara eksekusi pembangunan dan janji-janji kemajuan makin terlupakan," ungkap warga dengan nada kecewa.
Masyarakat berharap kebenaran ini menjadi cermin, agar keberhasilan pembangunan — termasuk masuknya listrik — dikembalikan sebagai milik bersama rakyat, bukan alat politik untuk mengklaim jasa atau memecah belah penyelenggara negara.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance Jurnalis MEDIA-DPR.COM.
