Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR-COM. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Joneri Sihite, S.E., M.M., angkat bicara keras terkait masalah penyaluran bantuan bencana yang hingga kini masih menjadi sorotan tajam masyarakat.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Senin (27/04/2026), politisi ini menyoroti adanya kerancuhan data yang dinilai menjadi penyebab utama mengapa banyak korban bencana yang justru tidak mendapatkan haknya.
Joneri Sihite membedah alur pendataan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, di tingkat paling bawah (desa/kelurahan), aparat desa dan kep lingkungan sudah mendata dengan cukup benar, meski mungkin ada sedikit oknum yang mencoba mengambil keuntungan.
Data tersebut kemudian dikumpulkan Lurah/Kades, diteruskan ke Kecamatan, hingga akhirnya masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
"Tetapi diduga kuat, di tingkat BPBD Tapteng terjadi proses seleksi ulang. Di sinilah letak masalahnya, sehingga terjadi kerancuhan dan kekacauan data yang parah," tegas Joneri.
Akibatnya, terjadi ketidakadilan: yang tidak terkena bencana malah dapat, yang terkena musibah justru tidak terdaftar.
Sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana, Joneri menegaskan bahwa Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H., M.H., memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi dan menyempurnakan data tersebut.
"Seharusnya Masinton, selaku kepala satgas mengkoordinir dan melihat apa kekurangannya supaya disempurnakan. Seperti yang pernah dikatakan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M., tinggal Masinton,cmenandatangani siapa-siapa yang berhak dapat bantuan tersebut," ujarnya.
Masyarakat kini menuntut kepastian. Banyak korban yang berharap pada bantuan gelombang kedua, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan akan cair.
"Pertanyaannya, siapa saja yang belum dapat dan kapan mereka akan mendapatkannya? Jangan sampai informasi simpang siur membuat rakyat semakin bingung dan gelisah," tegasnya.
Untuk menjernihkan situasi, Joneri Sihite meminta agar Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah segera melakukan Konferensi Pers.
"Di sini perlu bicara Kepala BNPB (BPBD) Tapteng, untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. Jangan didiamkan," tandasnya.
Semoga dengan teguran keras ini, pemerintahan di Tapteng bisa segera berbenah, bekerja lebih profesional, dan mewujudkan visi "ADIL UNTUK SEMUA".
(Demak MP Panjaitan/Pance)
