KomentarHubungan Ekslusif dengan DPRD dan Serangan Buzer Jadi Sorotan, Apakah Kepentingan Pribadi atau Rakyat yang Dijalankan?
TAPANULI TENGAH | MEDIA-DPR-COM. Dinamika kepemimpinan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), di bawah kepemimpinan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H , M.H , kini menjadi sorotan tajam publik.
Alih-alih fokus pada eksekusi program dan pembangunan, yang terjadi justru rentetan polemik politik dan gesekan yang tidak berkesudahan dengan Anggota DPRD Tapteng.
Padahal, DPRD merupakan mitra strategis dan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah yang seharusnya saling bersinergi.
Fokus Tergeser, Visi "Tapteng Naik Kelas" Terabaikan?
Seyogyanya, setelah proses Pilkada usai, seorang kepala daerah harus fokus menjalankan visi, misi, dan janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat. Namun di Tapteng, situasi terlihat berbeda.
"Seharusnya Bupati bekerja keras mengeksekusi program, bukan justru terjebak dalam perang urat saraf dan perlawanan dengan legislatif," ujar pengamat setempat.
Ironisnya, situasi ini kian memanas dengan kehadiran BUZZER-BUZZER yang diduga mendukung Bupati. Mereka terus melakukan provokasi dan menyerang DPRD setiap kali lembaga perwakilan rakyat tersebut menjalankan tugas dan fungsinya secara konstitusional.
Padahal, diketahui bahwa secara substansial DPRD Tapteng sebenarnya mendukung program-program Bupati. Namun, ketika DPRD melakukan fungsi pengawasan atau meminta pertanggungjawaban, justru diserang habis-habisan di media sosial.
POLITIK MEMBANDINGKAN DAN MODUS PENGALIHAN ISSUE.
Yang juga menjadi pertanyaan besar adalah narasi yang terus membandingkan kepemimpinan saat ini dengan masa Bupati Tapteng sebelumnya, Baktiar Ahmad Sibarani.S.H , M.H.
Uniknya, meskipun setelah periode Baktiar Ahmad Sibarani berlalu sudah ada sebanyak 3 Penjabat (Pj) Bupati Tapteng yang memimpin, namun masa-masa tersebut justru tidak pernah dipersoalkan atau dijadikan bahan perbandingan yang negatif.
Hal ini memunculkan dugaan kuat di masyarakat bahwa narasi perbandingan tersebut hanyalah modus dan pengalihan issue.
"Apakah ini hanya untuk kepentingan politik Bupati Masinton semata, sehingga masalah rakyat dan pembangunan menjadi terlupakan?"
SIAPA YANG SEBENARNYA DIUNTUNGKAN?
Masyarakat kini mulai bertanya-tanya, di tengah konflik buatan dan serangan-serangan yang terjadi, siapa sesungguhnya yang diuntungkan?
Apakah rakyat Tapteng yang merasakan dampak kemajuan, atau justru kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai daerah ini sesuka hati tanpa ada kontrol?
Slogan kampanye "Tapteng Naik Kelas, Adil untuk Semua" kini terasa hambar dan hanya menjadi jargon belaka. Jika kepala daerah tidak mampu menciptakan harmonisasi dan justru memicu perpecahan dengan lembaga lain, hal ini dinilai sebagai cerminan kegagalan dalam memimpin.
"Jika Bupati tidak bisa mengelola hubungan baik dengan DPRD dan justru membiarkan suasana memanas, bagaimana mungkin ia bisa mengelola rakyat dan daerah dengan baik?" tanya publik.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance Wartawan MEDIA-DPR-COM
