Komentar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menyampaikan Keterangan Pers Usai Pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto, Menggelar rapat Terbatas Bersama Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/05/2026). [Gambar: BPMI Setpres / MEDIA-DPR.COM)JAKARTA | MEDIA-DPR.COM. Presiden RI, Prabowo Subianto, menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/05/2026).
Fokus utama pertemuan strategis ini adalah meninjau kesiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan resmi berlaku pada awal bulan Juni mendatang, serta memastikan kelancaran ekspor komoditas unggulan nasional demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan keterangan pers usai pertemuan.sumber MEDIA-DPR.COM. BPMI Setpres Sabtu (23/05/2026)
Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menuntaskan seluruh instrumen regulasi dan aturan turunan yang menjadi landasan kebijakan tersebut, agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tertib, dan sesuai harapan.
"Kami sedang menyelesaikan segala perangkat peraturan pendukung agar kebijakan DHE ini dapat diterapkan efektif mulai bulan depan. Semua persiapan kami lakukan secara matang agar tidak ada kendala teknis di lapangan," ungkap Airlangga.
Selain regulasi, pemerintah juga telah menyiapkan skema pengelolaan dan pelaksanaan ekspor bagi komoditas strategis nasional.
Komoditas utama seperti minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), batu bara, hingga ferro alloy, akan dikelola dan disalurkan melalui BUMN strategis PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Langkah ini diambil guna memaksimalkan nilai tambah, menguatkan posisi tawar negara, serta memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar kembali ke kas negara dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi luas kepada seluruh asosiasi dan pelaku usaha yang bergerak di sektor komoditas tersebut.
Tujuannya agar setiap aturan, hak, dan kewajiban dalam kebijakan baru ini dapat dipahami dengan benar dan dijalankan secara patuh oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menanggapi dinamika ekonomi dunia yang masih bergejolak dan penuh ketidakpastian, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan sistem kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH) dalam kurun waktu dua bulan ke depan, serta pemberian sejumlah insentif ekonomi khusus yang ditargetkan cair pada kuartal kedua tahun ini.
Langkah-langkah ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, ditempuh untuk memastikan roda perekonomian tetap berputar, pasokan barang strategis terjamin, nilai tukar rupiah stabil, dan daya beli masyarakat tetap terjaga meski menghadapi tekanan eksternal.(Red)
