Komentar
Huntara 120 Unit di Tukka: Program PUPR Dana APBN, Masyarakat Tanyakan Alasan Keterlambatan 7 Bulan. Sabtu (20/06/2026) Gambar: Lisberth Manik S.E. / MEDIA-DPR.COM.
TAPTENG | MEDIA-DPR COM. Pembahasan rencana pembangunan 120 unit Hunian Sementara (Huntara) untuk korban bencana di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), mulai mengemuka ke publik.
Kegiatan ini dibahas dan liputan Lisberth Manik S.E , MEDIA-DPR.COM. Sabtu (20/06/2026) dalam pertemuan terkait penanganan pascabencana, sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar yang selama ini menjadi perhatian warga.
PROGRAM SIAPA DAN UNTUK SIAPA?
Huntara ini merupakan program resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Sasarannya jelas: khusus diperuntukkan bagi warga Kecamatan Tukka dan sekitarnya yang rumahnya rusak parah atau hancur total akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor pada 25 November 2025 lalu.
Tujuannya: menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat sebagai solusi darurat hingga rumah tetap dapat dibangun kembali.
SUMBER DANA: DARI APBN, BUKAN APBD DAERAH
Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembiayaan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari APBD Provinsi Sumut maupun APBD Tapteng. Ini berarti dana sudah dialokasikan pemerintah pusat untuk kebutuhan penanganan pascabencana.
MENGAPA BARU DIRENCANAKAN SETELAH 7 BULAN?
Ini menjadi pertanyaan paling utama di hati masyarakat:
“Jika dana dan program sudah ada, mengapa baru diwacanakan dan dibahas sekarang, padahal sudah tujuh bulan sejak bencana melanda?”
Selama masa tunggu itu, warga terpaksa membangun tempat berteduh sendiri dengan biaya dan tenaga pribadi dari bahan seadanya. Masyarakat mempertanyakan:
* Apakah ada kendala teknis, administratif, atau penentuan lokasi yang menghambat proses percepatan?
* Mengapa persiapan tidak dilakukan bersamaan dengan masa tanggap darurat saat bencana baru terjadi?
* Apakah penyaluran anggaran baru efektif diakses pada tahap pemulihan ini?
APAKAH PEMBANGUNANNYA BEBAS MASALAH?
Masyarakat juga menanyakan apakah lokasi dan pelaksanaannya sudah terjamin bebas dari hambatan, baik soal status tanah, akses jalan, maupun ketersediaan fasilitas penunjang.
Warga berharap pembangunan berjalan lancar tanpa berhenti di tengah jalan, agar segera dapat dimanfaatkan oleh mereka yang sangat membutuhkan.
HARAPAN WARGA
“Semoga pembangunan Huntara ini berjalan cepat, lancar, dan selesai tepat waktu. Jangan sampai terlambat lagi, karena kami sudah terlalu lama menunggu dan berjuang sendiri. Jadikan ini solusi nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas,” harap warga.
Program ini adalah hak korban bencana. Keterlambatan informasi dan eksekusi menjadi catatan, namun yang terpenting sekarang adalah prosesnya berjalan transparan, bebas hambatan, dan segera memberi manfaat.
Catatan: Pemkab Tapteng dan Kementerian PUPR diharapkan menyampaikan jadwal mulai konstruksi, lokasi pasti, dan rincian teknis secara terbuka agar keraguan warga terjawab.
(Lisberth Manik S E.)
