Komentar
Gambar Ilustrasi: Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M. Tegur Keras Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H., M.H., Bantuan Bencana 6 Bulan Belum Juga Tersalurkan
MEDAN | MEDIA-DPR.COM.Sebuah seruan terbuka disampaikan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M., meminta perhatian dan tindakan tegas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), khususnya Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H , M.H.
Unggahan ini disampaikan melalui akun Facebook Seroja Subur Bobby Nasution pada Sabtu (06/06/2026), dan menjadi sorotan publik atas keterlambatan penyaluran bantuan pascabencana.
Dalam unggahannya, penulis menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda),'berada dalam lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprovsu).
Oleh karena itu, muncul pertanyaan tajam: “Bukankah pemda, berada di bawah perintah dan pengawasan Bapak? Mengapa tidak ada tindakan terhadap Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang dinilai tidak becus melayani masyarakat?”
Bantuan Bencana 6 Bulan Menggantung, Diduga Ada Permainan Kotor
Lebih dari enam bulan telah berlalu sejak bencana melanda wilayah tersebut, namun bantuan yang telah diluncurkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto hingga saat ini belum juga dinikmati secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat merasa dirugikan dan mencurigai adanya praktik tidak sehat. “Banyak permainan kotor, licik, dan dengki yang diduga terjadi di balik penyaluran bantuan ini. Masyarakat masih menunggu-nunggu, padahal bantuan sudah disiapkan negara,” tegas unggahan tersebut.
Penulis mempertanyakan peran dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Apakah Bapak tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan perintah dan teguran tegas kepada Bupati Tapteng, agar segera mencairkan dan menyalurkan bantuan yang telah disediakan?”
Tuntutan Agar Bantuan Segera Tepat Sasaran
Seruan ini mengingatkan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari negara untuk meringankan beban warga yang terkena dampak bencana.
Keterlambatan yang berlarut-larut dinilai sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami mohon kepada Bapak Gubernur, berikan teguran tegas dan tegas kepada Bupati Masinton Pasaribu. Pastikan bantuan dari Presiden segera disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran tanpa ada hambatan atau permainan apa pun,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian penting, mengingat penyaluran bantuan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh kepentingan tertentu. Masyarakat berharap pengawasan dari tingkat provinsi dapat memastikan hak-hak warga terpenuhi dengan baik.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance
