Salah Pilih Dulu Kami pada MAMA": Janji "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua" Kini Pudar, Masinton Pasaribu Dituduh Bangun Konflik, Buang Kader, dan Bidik Kursi DPR-RI

Iklan Semua Halaman

.

Salah Pilih Dulu Kami pada MAMA": Janji "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua" Kini Pudar, Masinton Pasaribu Dituduh Bangun Konflik, Buang Kader, dan Bidik Kursi DPR-RI

Staff Redaksi Media DPR Jambi
Kamis, 04 Juni 2026
"Salah Pilih Dulu Kami pada MAMA": Janji "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua" Kini Pudar, Masinton Pasaribu Dituduh Bangun Konflik, Buang Kader, dan Bidik Kursi DPR-RI


TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Rasa kecewa mendalam, penyesalan, dan kemarahan kini meluap dari dada ribuan warga, kader partai, hingga para relawan yang dulu sekuat tenaga berjuang memenangkan pasangan calon Masinton Pasaribu – Mahfud Efendy Lubis, yang akrab disapa "MAMA" pada Pilkada Serentak 2024 lalu.

 

Dulu, jargon besar "TAPTENG NAIK KELAS ADIL UNTUK SEMUA" dikumandangkan di setiap sudut jalan, menjadi satu-satunya harapan besar akan perubahan, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 


Namun, satu tahun lebih setelah Masinton Pasaribu S.H., M.H., resmi duduk dan menjabat sebagai Bupati Tapteng, kenyataan pahit harus diakui oleh masyarakat dengan satu kalimat penuh penyesalan: "Salah Pilit Do Au Najolo Tu Si MAMA", artinya: "Salah Pilih Dulu Saya Kepada "MAMA."

 

MEDIA-DPR.COM menghimpun berbagai fakta, data, dan laporan yang berkembang luas di kalangan masyarakat, media sosial, dan lingkaran internal partai. 


Terungkap jelas bahwa wajah kepemimpinan Masinton, jauh berbeda dari sosok yang diperkenalkan saat kampanye. Alih-alih membawa perubahan, pemerintahannya justru dinilai penuh konflik politik, manajemen yang berantakan, serta diwarnai sejumlah peristiwa yang menimbulkan tanda tanya besar di mata publik.

 


JANJI PERUBAHAN BERUBAH MENJADI BENIH KONFLIK 

Saat masa pencalonan, Masinton berjanji akan memimpin dengan hati, memajukan daerah, dan mewujudkan keadilan tanpa membedakan latar belakang. 


Namun fakta di lapangan berkata lain. Setelah memegang kekuasaan, fokus kerja dinilai bergeser jauh dari kepentingan rakyat. 


Masinton justru dituding sebagai pihak yang mengumpulkan, memelihara, dan sengaja memperpanjang konflik politik di mana-mana.

 

Poin yang paling disayangkan dan menjadi sorotan tajam adalah keberadaan kelompok buzzer-buzzer, yang diduga sengaja dibiayai dan dipelihara di balik layar. 


Kelompok ini tidak bekerja membantu pembangunan atau menyebarkan informasi positif, melainkan ditugaskan khusus untuk menyerang, mencaci maki, dan membungkam siapa saja yang berani kritis, bertanya, atau mengungkap kejanggalan dalam pemerintahan yang dipimpin Masinton sendiri. 

Suasana demokrasi yang seharusnya sehat, berubah menjadi ruang penuh ketakutan dan saling serang.

 

JABATAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN, KADER PDI PERJUANGAN DIBUANG BEGITU SAJA.

Ironi semakin menjadi saat Masinton, terpilih menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng pasca Musyawarah Cabang (Musdancab). Harapan masyarakat dan kader partai saat itu tinggi: partai dan pemerintah akan bersinergi membawa kemajuan nyata.

 

Namun kenyataannya sangat menyakitkan. Banyak kader-kader tua, pejuang sejati, dan para relawan yang berjuang mati-matian, mengorbankan tenaga dan pikiran demi kemenangan Masinton pada Pilkada lalu, kini dibuang begitu saja, dikesampingkan, dan tidak lagi dianggap ada. 


Posisi-posisi strategis justru diisi oleh orang-orang baru yang dinilai tidak paham sejarah perjuangan partai.

 

Akibat perlakuan diskriminatif itu, para kader yang merasa dikhianati ini akhirnya angkat bicara dan membongkar niat sebenarnya. Mereka menegaskan bahwa visi besar "Tapteng Naik Kelas" hanyalah kedok semata untuk meraih simpati. 


Tujuan utama Masinton memegang kekuasaan, menurut para mantan pendukungnya, adalah untuk menimbun pundi-pundi kekayaan pribadi, mengumpulkan modal politik, dan meraup suara sebanyak-banyaknya agar kelak dirinya bisa maju dan dipastikan terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 pada Pemilihan Umum mendatang.

 

Viral "THE POWER LIMA JAHANAM": Sikap Angkuh yang Menyakiti Hati Publik

Dunia maya dan publik Tapteng, sempat digegerkan dengan rekaman video yang viral dan menyisakan luka mendalam. 


Dalam video tersebut, diunggah pasca pesta perkawinan anak Wakil Bupati Mahfud Efendy Lubis, terlihat sosok yang dikenal sebagai Jerry Z Ferdy Sambo dengan bangga, sambil tertawa terbahak-bahak menunjuk rombongannya dan dengan lantang menyebut: "Inilah bagian LIMA JAHANAM."

 

Ungkapan angkuh itu menusuk hati masyarakat luas. Mereka seolah-olah memamerkan kekuasaan, pengaruh, dan kekuatan politik mereka secara berlebihan, seakan tidak menganggap eksistensi masyarakat Tapteng, yang sesungguhnya ada di hadapan mereka.

 

Kelompok yang disebut "THE POWER LIMA JAHANAM" ini disebut-sebut berperan besar mengatur roda pemerintahan, menguasai akses proyek-proyek daerah, dan menjadi penentu kebijakan. Salah satu nama yang santer disebut adalah Denis Malango.

 

Denis Malango dan Timbul Panggabean: Lingkaran Kuasa Penuh Tanda Tanya

Sosok Denis Malango menjadi sorotan utama. Diungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebelumnya ia adalah Sekretaris di salah satu partai politik lain di Tapteng, namun secara tiba-tiba dan ajaib beralih haluan, menjadi kader PDI Perjuangan, dan langsung menempati posisi paling militan serta berkuasa di lingkaran terdekat Masinton Pasaribu. 


Nama Denis santer dikaitkan dengan praktik pengutipan uang proyek atau intervensi kebijakan di Pemkab Tapteng.

 

Tak kalah kontroversial adalah sosok Timbul Panggabean, mantan Ketua DPRD Tapteng yang juga pernah menjadi anggota KPU selama dua periode. 


Kini ia juga menjadi bagian dari lingkaran dalam kekuasaan. Keberadaan keduanya dianggap sebagai kekuatan di balik layar yang justru memicu keributan, ketidakharmonisan, dan pelanggaran aturan di tubuh partai maupun pemerintahan.

 

DISINFOKOM TAPTENG JADI SARANG BUZZER OKNUM PEMUKUL WARTAWAN BELUM DITANGKAP.

Kecurigaan publik semakin beralasan kuat beredar soal fungsi Dinas Informasi dan Komunikasi (Disinfokom) Tapteng. 


Banyak informasi yang beredar bahwa instansi pemerintah yang seharusnya melayani publik ini telah berubah fungsi menjadi "Sarang Buzzer Bupati".

 

Diduga ada sosok berinisial DM yang secara terstruktur mengatur dan menggerakkan puluhan akun anonim di media sosial. 


Dan yang paling menyakitkan, seluruh operasi serangan ini dibiayai menggunakan uang rakyat melalui APBD Tapteng.


Tugas utama mereka: memburu dan menyerang siapa saja yang berani mengkritik atau menyuarakan kebenaran soal Pemkab Tapteng.

 

Masalah hukum pun menjadi aib besar yang tak terhapus. Kasus penganiayaan berat terhadap seorang wartawan yang terjadi di rumah kontrakan Bupati Tapteng, hingga kini belum ada titik terang. 


Oknum yang diduga memukul dan melukai wartawan tersebut hingga berdarah-darah, sampai detik ini belum ditangkap dan belum diseret ke meja hijau oleh pihak kepolisian Polres Tapteng Polda Sumut.

 

Pertanyaan besar menggantung di dada masyarakat: "Apakah ini karena ada backingan kuat atau perlindungan khusus dari Bupati Tapteng Masinton Pasaribu sehingga hukum menjadi tumpul dan tak berani berjalan?"

 

TAPTENG PENUH SANDIWARA, MAU DI BAWA KEMANA,?

Berbagai fakta, dugaan, dan peristiwa yang saling berkaitan ini membuat masyarakat menyimpulkan satu hal pahit: Selama ini yang terjadi di Tapteng, hanyalah sebuah "Sandiwara Sempurna" yang diperankan rapi oleh Masinton Pasaribu dan lingkaran kekuasaannya.

 

Janji mulia "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua" kini tinggal kenangan dan menjadi ironi terbesar dalam sejarah pemerintahan daerah. 


Publik kini hanya bisa bertanya dengan rasa kecewa yang mendalam: "Mau dibawa ke mana sebenarnya Tapanuli Tengah ini dipimpin Masinton Pasaribu?"

 

Drama panjang kepemimpinan ini belum selesai. Masyarakat berjanji akan terus mengawasi, melihat, dan menonton babak-babak selanjutnya, serta bertekad menagih pertanggungjawaban atas segala janji manis yang pernah diucapkan di depan rakyat.


Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance MEDIA-DPR.COM.





close