Komentar
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Nampaknya, tidak ada 'permufakan' antara pemerintah dengan masyarakat yang menghendaki Pilkada ditunda. Bahkan, suara ormas Islam terbesar di Indonesia, NU Muhammadiyah juga dikesampingkan.
Pemerintah tetap akan menggelar Pilkada tahun 2020 secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan akan tetap digelar secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020.
Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Ihwal yang menjadi dasar aspirasi penundaan Pilkada bukanlah alasan politik, tetapi alasan kemanusiaan. Yakni demi menjaga dan menjamin hak hidup dan jaminan kehidupan rakyat dari bahaya infeksi virus Corona.
Alasan ini tentu akan lebih mendapat tempat dan dukungan masyarakat, disebabkan beberapa alasan :
Pertama, adanya himbauan penundaan dari NU dan Muhammadiyah menunjukkan pandemi ini benar-benar berbahaya. Pemaksaan Pilkada ditengah pandemi, tentunya akan membahayakan keselamatan rakyat.
NU dan Muhammadiyah jelas bergerak secara moral, karena keduanya bukanlah partai politik. Jika himbauan penundaan ini berasal dari partai, apalagi partai yang tak lolos parlemen, boleh jadi aspirasi penundaan Pilkada hanyalah karena motif politik.
NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, telah menunaikan kewajiban dakwah yakni menyampaikan Al hak, mengoreksi penguasaan (muhasabah Al hukam), agar menunda Pilkada.
Kedua, alasan penundaan adalah karena eksistensi hidup, berkaitan dengan nyawa. Bagi yang masih berfikir waras, tentu lebih memilih melindungi diri dan keluarga daripada 'setor nyawa' dengan mengikuti agenda Pilkada pada saat pandemi.
Alhasil, dengan atau tanpa seruan dari NU dan Muhammadiyah, rakyat akan lebih memilih diam dirumahnya, mentaati protokol kesehatan, menerapkan physical distancing. Pilihan ini adalah pilihan paling rasional dan menentramkan hati.
Ketiga, siapapun yang memahami bahaya infeksi virus Corona, terutama dokter dan petugas medis, para epidemiolog, akan menyarankan teman dan handai taulan yang dikenal, untuk tidak mengikuti Pilkada disaat Pandemi. Secara tidak langsung, akan ada 'Kampanye Golput' yang akan mengiringi narasi 'Kampanye Pilkada'.
NU dan Muhammadiyah tentu saja tidak akan tinggal diam, ketika pemerintah mengabaikan nasehat menunda Pilkada. Baik secara terbuka maupun tertutup, akan ada arahan kepada warga NU dan Muhammadiyah, untuk menjaga diri dari bahaya virus Corona. Himbauan ini, tentu saja akan menambah jumlah golput dalam Pilkada tahun 2020.
Pada akhirnya, narasi Kampanye Pilkada vs Kampanye Golput ini hasilnya akan diketahui pasca Pilkada. Jika tingkat keikutsertaan publik pada Pilkada saat pandemi ini kecil, itu menjadi bukti bahwa narasi kampanye Golput memenangkan pertarungan melawan narasi kampanye Pilkada.
Jika tingkat keikutsertaan Pemilih kecil, legitimasi Pilkada tahun 2020 akan dipersoalkan publik. Mudah saja rakyat tidak mengakui pemimpin di daerah hasil Pilkada, karena merasa bukan atau tidak merepresentasikan suara rakyat.
