Mahasiswa Unisma Malang Desak Rektor Keluarkan Kebijakan Sistem Pembelajaran Semester Genap 2020/2021

Iklan Semua Halaman

.

Mahasiswa Unisma Malang Desak Rektor Keluarkan Kebijakan Sistem Pembelajaran Semester Genap 2020/2021

Media DPR
Rabu, 13 Januari 2021

 



MALANG | MEDIA-DPR.COM, Mahasiswa Unisma mendesak Rektor agar segera keluarkan kebijakan pembelajaran semester genap 2020/2021. 


Melalui jejak pendapat yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisma Malang di instagram @bemunismamalang. 


Hal itu berkaitan dengan pembelajaran di semester genap 2020/2021 yang tidak kunjung menemui kepastian. 


Dari data yang didapat sebanyak 1133 mahasiswa memprediksi pembelajaran semester depan akan tetap dilakukan secara daring. 


Beberapa point tuntuntan mahasiswa Unisma Malang disampaikan BEM Unisma melalui surat yang ditujukan langsung kepada Rektor.


Presiden Mahasiswa Unisma A. Faruuq menuturkan Rektor dan jajarannya harus segera rumuskan kebijakan sistem pembelajaran semester genap mendatang.


"Mengingat pengumuman pembayaran Her-registrasi atau SPP juga sudah keluar tapi kejelasan sistem perkuliahan belum ada.


Kami rasa sudah jelas pada SE Walikota Malang No. 1 Tahun 2021 yang menjadi tindak lanjut dari Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwasanya pembelajaran tatap muka masih belum boleh dilakukan demi pengendalian penyebaran Covid-19," ungkap A. Faruuq.


Lebih lanjut ia menuturkan bahwa mahasiswa menuntut untuk adanya evaluasi efektivitas pembelajaran daring sekaligus potongan SPP 70% sebagaimana aspirasi mahasiswa. Potongan tersebut didasarkan pada serap aspirasi BEM Unisma Malang melalui instagram.


Dari data yang di dapat mahasiswa Unisma juga menyatakan keberatan jika pada pembayara SPP di semester mendatang harus membayar penuh. Terbukti dari 97% responden merasa tidak mampu jika harus membayar penuh. 


Wakil Menteri Dalam Negeri BEM Unisma Malang menjelaskan dengan realita yang dihadapi saat ini menjadi tidak balance jika harus membayar SPP 100%. "Terhitung dari tanggal 15 maret 2020 sampek sekarang sudah 11 bulan pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. 


Waktu yang cukup lama ini tentu juga sangat berdampak terhadap ekonomi bagi keluarga mahasiswa, dalam proses perkuliahan pun juga sangat berpengaruh terhadap mahasiswa yang kurang maksimal karena terkendala jaringan, kuota internet yg diberikan oleh pemerintah terkadang eror tidak bisa dipakai ini juga menjadi permasalahan tersendiri atau penurunan terhadap semangat mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. 


Ini sangat tidak balance dengan apa yang didapat oleh mahasiswa dari kampus dengan apa yg diberikan terhadap kampus yaitu SPP" ungkap Ach. Nadzirun Ilham.

 

Terkait efektivitas pembelajaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) BEM Unisma Malang menegaskan perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus. "Evaluasi menjadi penting, sebab saya rasa mahasiswa Unisma belum bisa maksimal melakukan pembelajaran daring. 


Ini terbukti dari daring Unisma yang belum bisa digunakan oleh beberapa mahasiswa. Selain itu, inovasi pembelajaran dalam bentuk media juga diperlukan. Sejauh ini, banyak keluhan jika beberapa dosen pengajar hanya menggunakan WhatsApp Group terus terusan akan sangat membosankan, sementara jika harus memakai Zoom terus menerus akan mengurasa data, oleh karenanya harus ada inovasi, dan kreasi dari dosen sehingga pembelajaran tidak membosankan," ungkap Dani Alifian. ( Rof/Fen )

close
Info Pasang Iklan