Komentar
MEDAN | MEDIA-DPR.COM. Gelombang penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas (Rico Waas), terkait penataan dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal (babi) kian memanas.
Sekitar 5.000 orang dipastikan akan turun ke jalan dalam aksi besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Wali Kota Medan dan DPRD Medan Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Kamis (26/02/2026).
Massa berasal dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan.
Salah satu inisiator aksi, Lamsiang Sitompul, menyebut estimasi massa terus bertambah berdasarkan data yang masuk.
Aliansi secara tegas menolak SE Nomor 500-7.1/1540 yang diterbitkan pada 13 Februari 2026, yang dinilai diskriminatif dan memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya pedagang dan konsumen daging babi.
Mereka meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut dan tidak menyasar kelompok tertentu.
Lamsiang juga menyoroti bahwa daging yang dijual telah melalui prosedur resmi di rumah potong hewan, sehingga tidak tepat jika dianggap kotor atau membahayakan.
Selain itu, ia mengemukakan bahwa masih banyak persoalan mendesak di Kota Medan yang seharusnya menjadi prioritas, seperti banjir, kemacetan, narkoba, hingga dugaan praktik prostitusi terselubung.
Sebelumnya, Rico Waas menerbitkan SE tersebut dengan alasan menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kerukunan antarumat beragama.
Dalam surat tersebut disebutkan penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup seperti kios permanen atau area pasar resmi yang ditentukan, dan tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah maupun lingkungan padat penduduk muslim.
Aliansi bahkan mengancam akan gelar aksi lebih besar jika tuntutan pencabutan surat edaran tidak direspons.(Smt)
