KomentarPimpinan DPRD Ungkap Dugaan Pembohongan, Lapor ke Petinggi Pemkot dan Pengawas Daerah.
Bocoran Ratusan Juta PAD Kota Sibolga: Aplikasi Inaportnet Gratis, Mengapa Belum Diterapkan?
SIBOLGA | MEDIA-DPR.COM. Masalah serius menyelimuti pengelolaan keuangan daerah Kota Sibolga. Pimpinan DPRD Kota Sibolga, Dr (HC) H.M Jamil Zeb Tumori, S.H., MAP., M.I.KOM., CAND, mengungkapkan adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa kepelabuhanan yang mencapai Rp.600 hingga Rp.700 juta pada tahun 2025.
Padahal target yang ditetapkan sebesar Rp.1,2 miliar. Ironisnya, penurunan pencapaian ini terus berlanjut hingga Mei 2026 dan menimbulkan kecurigaan mendalam.
Pernyataan ini disampaikan secara terbuka di akun Facebooknya pada Jum'at (05/06/2026), untuk diketahui seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dugaan Pembohongan Terkait Biaya Aplikasi
Menurut H.M Jamil, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh wakil rakyat diduga telah dibohongi terkait penerapan aplikasi Inaportnet, sistem layanan perizinan dan penagihan jasa kepelabuhanan berbasis elektronik milik Kementerian Perhubungan RI.
Selama ini beredar informasi bahwa aplikasi tersebut memerlukan biaya besar untuk pembuatan dan pengoperasiannya.
Namun, berdasarkan keterangan resmi dari Cristanto Butarbutar, penanggung jawab program Inaportnet di Direktorat Perhubungan Laut, hal tersebut tidak benar. "Aplikasi Inaportnet disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah pusat, tidak dipungut biaya apapun," tegasnya.
H.M Jamil menjelaskan bahwa syarat utama untuk mengaktifkan sistem ini sangat sederhana: Pemerintah Kota Sibolga hanya perlu mengajukan Surat Keputusan (SK) Kodefikasi Dermaga melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Setelah persyaratan dilengkapi, Kementerian Perhubungan akan membuatkan kodefikasi dan menerbitkan akun operator pelabuhan penyeberangan secara resmi.
"Faktanya hingga saat ini, Pemko Sibolga belum mengajukan persyaratan tersebut. Akibatnya, pendapatan dari jasa labuh dan tambat kapal tidak tercatat dan terkelola secara transparan, sehingga berpotensi hilang dan tidak masuk kas daerah," ungkapnya.
Laporan Disampaikan ke Petinggi dan Pengawas
Menyikapi kerugian yang sangat besar ini, H.M Jamil telah menyampaikan laporan dan temuan tersebut kepada sejumlah pejabat kunci di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, yaitu:
01. Akhmad Syukri Nazry (Staf Khusus Wali Kota)
02. Pantas Tobing (Wakil Wali Kota Sibolga)
03. Ansyar Afandi Paranginangin (Ketua DPRD Sibolga)
04. Andika Pribadi Waruwu (Koordinator Komisi II DPRD)
05. Syuryanty Sidabutar (Ketua Komisi II DPRD)
06. Suwito (Sekretaris Daerah Kota Sibolga)
07. Rahmad Saleh Jambak (Kepala Dinas PPKAD)
08. Jajaran Inspektorat Kota Sibolga
Ia juga mempertanyakan peran Asisten Pemerintahan dan Hukum, Denni Aprilsyah Lubis, mengapa hal ini dibiarkan berlarut-larut sehingga merugikan keuangan daerah secara signifikan.
Potensi Dana Ratusan Juta Terbuang Percuma
Kehilangan potensi pendapatan sebesar ratusan juta rupiah ini menjadi sorotan publik. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga.
H.M Jamil berharap temuan ini segera ditindaklanjuti secara transparan. "Jangan sampai alasan biaya menjadi tameng, padahal solusinya sudah disediakan secara gratis. Kami tunggu kepastiannya: kapan sistem ini diterapkan agar PAD tidak terus bocor dan hilang begitu saja?" pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, terbuka, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
(Demak MP Panjaitan/Pance).
