Komentar
BANDUNG, MEDIA - DPR.COM Dugaan adanya oknum yang menyalahgunakan salah satu media ternama di Jawa Barat dan mengatasnamakan Forum Jurnalis Pangalengan (FJP) di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan instansi pemerintah setempat.
Kasus ini mengungkapkan celah keamanan dalam verifikasi identitas pihak yang mengaku sebagai wartawan, serta potensi penyalahgunaan nama media untuk kepentingan pribadi.
Wanda, Kaur Pembangunan Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, mengungkapkan kronologi kejadian saat ditemui di ruang kerja Kantor Desa Warnasari pada Senin (15/06/2026).
Menurut Wanda, pihaknya menerima pesan singkat dari seseorang yang menyebut diri dari FJP , yang menyodorkan daftar nama media dengan mengatasnamakan Forum Jurnalis Pangalengan – di antaranya disebutkan media ternama sebagai salah satu media besar yang terlibat.
Kedatangannya beberapa hari sebelum pesan tersebut masuk, dua orang yang mengaku sebagai wartawan datang ke kantor Desa dan melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Warnasari. Mereka mengklaim ingin meliput rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di wilayah Desa.
“Mereka tampak profesional saat melakukan wawancara, menanyakan detail tentang proyek infrastruktur, pelaksanaan, dan manfaat bagi masyarakat. Kami tidak curiga sama sekali karena mereka menyajikan diri sebagai pihak yang ingin membantu mempromosikan program pembangunan Desa,” jelas Wanda.
Tak lama kemudian, setelah pekerjaan perbaikan jalan dengan teknik hot mix selesai, pihak tersebut mengirimkan salinan hasil liputan dan menyatakan bahwa berita telah tayang di “Media Forum Jurnalis Pangalengan”. Mereka juga meminta agar laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa (Kades) Warnasari sebagai bentuk akuntabilitas liputan.
“Saat saya menanyakan secara spesifik dari media mana mereka berasal, mereka mengirimkan catatan melalui WhatsApp yang mencantumkan sembilan nama media – termasuk di dalamnya ada salah satu media ternama di Jawa Barat. Daftar tersebut dibuat seolah-olah seluruh media tersebut terlibat dalam peliputan,” ujar Wanda.
Ketidakcocokan Narasi. Ketika liputan tersebut sampai ke tangan Kades Warnasari, muncul dua poin yang mengganggu. Pertama, jumlah total media yang disebutkan dalam daftar membuat Kades merasa keberatan karena pihak tersebut yang sesuai dengan jumlah media yang tercantum. Kedua, sebagian narasi dalam liputan kurang sesuai dengan fakta yang disampaikan selama wawancara dengan Sekdes.
Untuk memperbaiki narasi yang salah, pihak yang mengaku sebagai wartawan datang kembali pada Selasa (09/06/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
Kali ini jumlah mereka bertambah menjadi tiga orang, namun tetap mengaku berasal dari media ternama di Jawa Barat.
Mereka melakukan wawancara ulang dengan Kades untuk mendapatkan klarifikasi terkait poin-poin yang dianggap salah dalam liputan sebelumnya.
Padahal FJP Sudah Bubar. Perkara menjadi jelas ketika Wanda berbincang dengan salah satu wartawan media yang ada di Pangalengan yang ikut bersama-sama meliput di lapangan.
Ketika diberitahu tentang kedatangan pihak yang mengatasnamakan Forum Jurnalis Pangalengan, wartawan tersebut langsung menyatakan bahwa FJP sudah bubar sejak beberapa waktu lalu dan tidak ada lagi aktivitasnya sebagai organisasi jurnalistik.
“Mereka bahkan tidak tahu bahwa FJP sudah tidak ada lagi. Ini menjadi bukti bahwa mereka benar-benar menggunakan nama yang tidak berhak untuk mendapatkan kepercayaan,” ujar Wanda.
Tak berhenti sampai di situ, pihak Pemdes Warnasari juga melakukan verifikasi langsung dengan media ternama Jawa Barat sebagai salah satu media yang namanya dicatut.
Hasilnya, pihak redaksi media ternama menyatakan tidak pernah mengutus wartawan ke Desa Warnasari atau Kecamatan Pangalengan untuk meliput proyek infrastruktur tersebut.
“Kami mendapatkan konfirmasi resmi bahwa jika memang ada rencana liputan ke daerah tersebut, pihak media Kabiro Bandung dan melakukan koordinasi terlebih dahulu dan menyatakan tidak ada satu pun wartawan yang dikirimkan,” jelas Wanda mengutip tanggapan dari pihak media ternama.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pihak tersebut sebagai perwakilan media ternama adalah bohong. Wanda menyatakan bahwa kemungkinan besar oknum tersebut memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan memanfaatkan nama media yang dikenal di masyarakat luas.
“Memang awalnya mereka tidak meminta biaya peliputan dengan sembilan media yang disebutkan. Namun setelah Kades mengetahui bahwa ada ketidakbenaran dalam identitas mereka, akhirnya Kades memberikan uang sebesar Rp 500.000,- untuk ketiga orang yang datang saat wawancara ulang. Sampai saat ini, kami tidak menemukan tayangan berita apapun di media ternama yang mereka sebutkan,” tambahnya.
Kades Warnasari melalui Wanda menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terkait kejadian ini. “Sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Kami mengakui kurang teliti dalam memverifikasi identitas pihak yang datang, sehingga memberikan kesempatan bagi oknum untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Bukannya tidak mau di promosikan namun justru mereka memanfaatkan dan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Langkah Antisipasi Ke Depan
Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, Pemdes Warnasari telah menetapkan kebijakan baru terkait kunjungan atau kerjasama liputan dengan media.
“Ke depan, kami akan selalu melakukan koordinasi resmi dengan pimpinan redaksi media atau perwakilan media yang terdaftar di daerah. Tidak akan lagi menerima kunjungan pihak yang tidak dapat menunjukkan bukti identitas resmi atau tidak memiliki surat tugas liputan dari redaksi,” pungkas Wanda.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh instansi pemerintah di tingkat Desa dan Kecamatan untuk lebih cermat dalam memverifikasi identitas pihak yang mengaku sebagai wartawan, agar tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan nama media lain untuk kepentingan pribadi. Sampai berita ini tayang pihak lainnya belum bisa di temui guna keterangan lebih lanjut.
(AS)
