Komentar
SIBOLGA | MEDIA-DPR.COM. Sebuah keluhan mendesak dan menyayat hati dari para Kepala Sekolah (Kepsek) se -Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tersampaikan secara terbuka melalui unggahan Diandra Sianturi di grup TAPTENG BERSATU UNTUK PERUBAHAN (TBUP), Kamis (27/08/2026).
Keluhan ini langsung ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, Seskab Teddy Indra Wijaya, DPR-RI, KPK-RI, Kejaksaan, Kepolisian, BPK-RI, dan BPKP, meminta perlindungan dan penegakan hukum atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
DUGAAN PEMERASAN TERSTRUKTUR YANG DILAPORKAN:
01. Potongan Wajib Dana BOS 15% Per Tahun, Setiap Kepsek dipaksa menyetorkan 15 persen dari total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan alasan akan diserahkan kepada Wali Kota. Jika tidak menyetor, diancam akan diganti dari jabatannya.
02. Uang "Supaya Bertahan Jadi Kepsek" Ada pungutan khusus sebagai syarat tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah.
03. Setoran untuk Aparat Penegak Hukum (APH) — Para Kepala Sekolah juga disuruh mengumpulkan uang yang diklaim akan diserahkan kepada pihak APH.
04. Wisata Bandung Berbiaya Mahal — Ada arahan wajib mengikuti perjalanan ke Bandung dengan biaya per orang yang disebut terbilang mahal, yang dibebankan kepada sekolah maupun pribadi.
05. Honor Kegiatan Ditarik Kembali — Setiap honor kegiatan yang masuk ke rekening sekolah maupun Kepala Sekolah, harus dikembalikan lagi. "Lebih banyak yang dikembalikan daripada yang tinggal," tulis pelapor.
SUARA KEPALA SEKOLAH:
"Mau apa lagi kami kelola Dana BOS ini kalau sebagian besar harus ditarik untuk setoran kepada kalian, Kadis Pendidikan? Tolonglah kami, Bapak/Ibu Para Penegak Hukum!"
Keluhan ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini menyangkut Dana BOS yang seharusnya murni untuk siswa, buku, fasilitas, dan operasional sekolah.
Jika 15 persen dipotong di setiap sekolah, berapa besar dana pendidikan yang seharusnya menjadi hak anak-anak justru dialihkan untuk setoran tidak jelas?
SERUAN KEPADA PIHAK TERKAIT:
Pelapor meminta perhatian dan tindak lanjut segera kepada:
- Presiden RI Prabowo Subianto
- Sekretariat Kabinet RI
- KPK-RI, Kejagung RI, Kejaksaan Tinggi Sumut, Kejaksaan Sibolga
- Polda Sumut, Polres Sibolga
- BPK-RI, BPKP
- DPR-RI dan seluruh elemen pengawas negara
"Kami tidak berani bicara sendirian karena takut dicopot. Maka suara ini kami sampaikan agar seluruh rakyat Indonesia tahu, Dana BOS bukan milik pejabat, itu milik anak-anak bangsa!"
Disampaikan oleh: Diandra Sianturi, atas nama para Kepala Sekolah Kota Sibolga Kamis, 27 Agustus 2026. Mohon disebarluaskan agar ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Penulis / Editor: Demak MP Panjaitan/Pance
