Komentar
Di Framing Hoax, DPRD Tapteng Tak Mau Tanda Tangan Ranperda Demi Uang? Fakta Anggaran Menjawab Balik: Justru Turun! Rakyat Butuh Data, Bukan Cerita Setengah-Setengah dan Serangan Buzzer MP. Rabu (01/09/2026) / MEDIA-DPR.COM.
PANDAN | MEDIA-DPR.COM. Polemik menumpuk: 15 Rancangan Peraturan Daerah (Perda) usulan Pemkab Tapteng tertunda, lalu muncul narasi di mana-mana: “DPRD menahan Ranperda cuma karena minta tambah anggaran!” Suara-suara itu disebarkan lewat media sosial seolah kebenaran mutlak. Namun mari cek fakta, bukan ikut narasi yang dibangun:
FAKTA ANGGARAN MEMBANTAH
Anggaran DPRD Tapteng justru terturu sejak 2025 hingga 2027, bahkan penghasilan anggota disebut berkurang sekitar Rp.10 juta.
Bagaimana mungkin dibilang “haus tambahan uang” kalau kenyataannya dipangkas terus? Juga ingat: anggaran dewan bukan cuma saku pribadi, di dalamnya biaya rapat, kunjungan kerja, gaji staf, gedung, operasional sekretariat, alat kerja demi mengawasi dan menyusun kebijakan. Pisahkan anggaran lembaga dengan anggaran pribadi, jangan dicampuradukkan untuk menipu publik.
PERTANYAAN YANG JUGA HARUS DIBUKA:
Kalau semua mata tertuju ke DPRD, wajar juga bertanya: Bagaimana dengan anggaran Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab yang kabarnya justru naik terus tiap tahun? Aturan transparansi berlaku sama buat semua, bukan cuma ke satu lembaga saja. Standar ukur jangan dibedakan.
15 RANPERDA PENTING JUGA TERTUNDA
Ingat apa yang tertahan? Usulan Pemkab lewat surat 17 April 2026 mencakup hal-hal yang menyangkut nyawa dan nasib warga: Penanggulangan Bencana, Perlindungan Sawah, Lingkungan Hidup, Rencana Wilayah, sampai Penyertaan Modal Daerah. Ini bukan urusan sepele, ini aturan yang menyangkut korban bencana, petani, dan kantong rakyat. Kalau macet, cari akar sebenarnya: apakah soal isi aturan, kemampuan uang daerah, atau prosedur? Jangan tutupi persoalan asli dengan lempar tuduhan: “DPRD minta uang!”
SERUAN KERAS UNTUK SEMUA PIHAK:
- Kalau bukti DPRD minta tambahan uang ada tunjukkan dokumennya ke publik secara terbuka.
- Kalau cuma rekayasa Buzzer MP, demi menjatuhkan. Hentikan sekarang juga
Jangan makan hak rakyat demi kepentingan sendiri
- Kalau macet karena alasan lain, jelaskan secara jujur apa adanya tanpa tanpa melihat fakta.
“Kritik boleh, kawal boleh, awasi wajib, tapi bangunlah pendapat di atas kertas resmi dan angka yang terlihat jelas. Jangan bangun kebencian dari cerita setengah-setengah yang dibayar orang lain. Rakyat tidak butuh juru bicara bayaran yang memutar balik fakta. Rakyat butuh dokumen. Rakyat butuh kejujuran. Rakyat butuh transportasi dari semua pihak, baik DPRD maupun Pemkab"
DPRD harus terbuka. Pemkab juga wajib terbuka. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi debat sampah, sementara nasib aturan yang menyelamatkan rakyat terus tertunda tanpa alasan yang terang.
Dipublikasikan oleh: MEDIA‑DPR.COM — Mengawal Kebijakan, Membongkar Framing, Menyuarakan Kepentingan Rakyat
Rabu (02/09/2026). Untuk diketahui: Bupati Masinton Pasaribu, S.H., M.H., Wakil Bupati H. Mahmud Efendi Lubis, S.H., Pemkab Tapteng, DPRD Tapteng, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang haus kebenaran sejati.
Lisberth Manik S.E.
