Bupati Masinton Pasaribu Hadiri Rapat Paripurna: DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Tahun Anggaran 2025, Bukti Akuntabilitas dan Transparansi Pembangunan Tapteng

Iklan Semua Halaman

.

Bupati Masinton Pasaribu Hadiri Rapat Paripurna: DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Tahun Anggaran 2025, Bukti Akuntabilitas dan Transparansi Pembangunan Tapteng

Staff Redaksi Media DPR Jambi
Selasa, 02 Juni 2026
Bupati Masinton Pasaribu Hadiri Rapat Paripurna: DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Tahun Anggaran 2025, Bukti Akuntabilitas dan Transparansi Pembangunan Tapteng. Selasa (02/06/2026) [Gambar: Pemkab Tapteng / MEDIA-DPR.COM]


TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Gema demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan kembali bergema di Gedung DPRD Tapteng Jln. Raja Junjungan Lubis Kota Pandan.


Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPRD Tapteng yang digelar dalam rangka penyampaian Keputusan DPRD mengenai Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapteng TA 2025. Selasa (02/06/2026) info Pemkab Tapteng untuk Wartawan.

 

Agenda penting ini menjadi momen strategis dan bentuk pertanggungjawaban nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda), di mana jalannya pemerintahan, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja selama satu tahun anggaran dikaji, dibahas, dan diberikan arahan lebih lanjut oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.

 

Kehadiran Masinton, dalam sidang paripurna ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. 


Penyampaian rekomendasi dari DPRD ini merupakan bagian dari siklus pengawasan dan pengendalian pembangunan, yang bertujuan agar seluruh program, kegiatan, dan penggunaan keuangan daerah benar-benar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Melalui rekomendasi yang disampaikan, DPRD selaku perwakilan rakyat memberikan catatan, penilaian, serta arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. 


Hal ini menjadi bukti bahwa setiap langkah, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan menjadi bahan evaluasi bersama demi kemajuan Tapteng.

 

Momen ini juga menjadi pemahaman penting bagi seluruh publik, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan cermin kinerja pemerintah dalam melayani rakyat. 


Rekomendasi yang lahir dari pembahasan ini akan menjadi pedoman utama bagi Bupati dan jajarannya dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan, memperbaiki kekurangan, serta memaksimalkan potensi daerah menuju Tapanuli Tengah yang lebih baik, maju, dan sejahtera.

(Demak MP Panjaitan/Pance).




 


close