KomentarDitulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance MEDIA-DPR COM. Sumber: Nurdin Lubis dan Pantauan Publik dan Pernyataan Aktivis Sabtu (13/06/2026).
Korupsi Menjebol Benteng Pengawas Nega: Aktivis Soroti Skandal Suap ASN BPK-RI Dalam Kasus Muara Enimm
SUMUT | MEDIA-DPR COM. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas keuangan negara kembali mendapat pukulan berat.
Kasus dugaan suap yang menyeret sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), dinilai sebagai salah satu kenyataan pahit sekaligus ironi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Lembaga yang secara konstitusional diberi mandat untuk mengawasi, memeriksa, dan menjaga keuangan negara agar tidak disalahgunakan, justru kini tercoreng dugaan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dari dalam tubuhnya sendiri.
Hal ini dianggap sangat merusak sistem pengawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan uang rakyat.
Aktivis antikorupsi Yerry Basri Mak, S.H., M.H., menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah individu, melainkan ancaman serius bagi kepercayaan publik.
“Ini sangat memalukan sekaligus berbahaya. Jika lembaga yang seharusnya mengawasi justru terlibat dalam praktik yang diawasi, maka benteng pengawasan negara akan runtuh. Uang rakyat menjadi tidak terlindungi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara semakin jauh dari harapan,” tegasnya.
Ia menuntut proses hukum berjalan secara transparan dan tegas tanpa pandang bulu, serta mendesak dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di BPK agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.(**)
