KomentarDukungan dan Kolaborasi Lebih Dibutuhkan untuk Berantas Pungli di Kawasan Wisata Air Panas Sidebuk-Debuk.
KARO | MEDIA -DPR.COM. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di jalur menuju kawasan Ekowisata Air Panas Sidebuk-Debuk/Doulu Semangat Gunung, Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara (Sumut), menjadi perhatian serius masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, baik lokal maupun mancanegara.
Persoalan ini mencuat setelah adanya pengutipan retribusi di dua titik berdekatan yang kemudian menjadi viral di media sosial.
Sumber: Unggahan Masyarakat Sutra Sembiring Sibolangit, Perhatian Dinas Kominfo Karo dan Dinas Kominfo Sumut, Minggu (14/14/2026)
Merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Juni Antomi Kemit, S.STP., M.Si., langsung mengambil langkah tegas pada Rabu (03/06/2026) dengan mengumumkan penghentian sementara seluruh pengutipan retribusi di kawasan itu demi menjaga kenyamanan wisatawan dan meredam polemik.
Karena masih ditemukan laporan dan rekaman dugaan pungli pasca pengumuman, Pemkab Karo kembali memperkuat langkahnya. Pada 11–12 Juni 2026, tim gabungan turun melakukan patroli rutin sekaligus memasang spanduk peringatan yang menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun hingga ada ketentuan resmi terbaru. Langkah ini dinilai sebagai bukti keseriusan daerah dalam menjaga citra pariwisata.
Namun, pernyataan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M., yang menyampaikan peringatan tegas dan bahkan diartikan sebagian pihak sebagai ultimatum, bahwa jika daerah tidak mampu menyelesaikannya maka provinsi siap mengambil alih, menimbulkan pandangan tersendiri.
Menurut pengamat dan warga setempat, pendekatan yang lebih dibutuhkan saat ini adalah dukungan dan kolaborasi, bukan tekanan semata.
“Pak Gubernur seharusnya berkata: ‘Saya mendukung penuh Pemkab Karo untuk memberantas pungli di kawasan wisata ini. Pemprov siap membantu dengan melibatkan aparat dan instansi terkait agar tempat ini benar-benar aman, bersih, dan nyaman bagi siapa saja’. Pernyataan seperti itu justru memberi energi tambahan bagi Bupati dan jajarannya,” ujar salah satu warga.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn.) Dr. Antonius Ginting, S.Pd., M.Si., dipandang memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni. Berbagai langkah nyata telah dijalankan, mulai dari penghentian pungutan, dialog dengan warga, hingga pemasangan larangan. Ia juga terbuka terhadap kritik yang membangun, bukan menutup diri dari masukan masyarakat.
Masyarakat mengajak semua pihak untuk mengawal proses perbaikan ini secara bersama-sama.
Kritik yang membangun tetap diperlukan, namun dukungan terhadap langkah yang sudah benar juga sangat dibutuhkan.
Antara Pemprov Sumut dan Pemkab Karo tidak perlu saling bersaing menunjukkan kekuasaan, melainkan bahu-membahu mewujudkan satu tujuan: kawasan wisata yang bebas pungli, terpercaya, dan mampu memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Tanah Karo.
“Yang dibutuhkan bukan siapa yang berkuasa, tapi hasil nyata: pariwisata Karo tetap bersinar, aman, dan adil untuk semua,” demikian pesan yang disampaikan warga untuk menjadi perhatian bersama.(Smt)
