Komentar
Puluhan Tahun Jalan Hancur di Raas Sumenep: Warga Terisolasi, Dana Desa Dipertanyakan, "Kami Seperti Warga Kelas Dua, Hanya Objek Janji Kampanye"
SUMENEP | MEDIA-DPR.COM. Di tengah gempita pembangunan yang diklaim merata hingga ke pelosok negeri dan aliran anggaran yang terus mengalir setiap tahun, kenyataan pahit justru dirasakan ribuan warga di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim).
Jalan-jalan utama kabupaten dan desa di wilayah kepulauan ini kondisinya rusak parah, berlubang, dan tidak layak dilalui, namun puluhan tahun berlalu tak kunjung ada perbaikan berarti.
Warga pun berteriak mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan penggunaan anggaran yang selama ini digulirkan.
Kondisi memprihatinkan ini diungkapkan secara tegas oleh warga setempat, H. Fadri dan Sahawi, saat berbincang dengan tim media yang turun langsung meninjau lokasi. Perjalanan investigasi tim media dari Desa Berakassampak menuju Desa Katopak harus ditempuh dengan perjuangan berat selama lebih dari satu jam melintasi jalanan yang kondisinya jauh dari kata layak.
Sangat sulit dipercaya, di tahun 2026 ini masih ada wilayah Indonesia yang akses jalannya lebih mirip jalur setapak atau perkebunan, padahal itu adalah jalan penghubung utama yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.
"Jalan berlubang dan tanah becek sudah menjadi pemandangan terindah bagi kami warga Kecamatan Raas. Ini seolah menjadi simbol kegagalan pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah. Puluhan tahun berlalu, kami belum merasakan perubahan apa pun. Yang datang hanyalah janji silih berganti saat ada kepentingan, sementara jalan kami tetap hancur dan sulit dilalui," ungkap H. Fadri dengan nada kecewa yang mendalam.
Keprihatinan yang sama disampaikan pula oleh Sahawi yang menyoroti kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Raas menuju Desa Karang Nangka. Jalan tersebut, kata dia, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya tidak pernah disentuh perbaikan sama sekali.
"Kami Dianggap Warga Kelas Dua"
Ada rasa getir dan ketidakadilan yang dirasakan warga Raas. Bagi mereka, keberadaan seolah hanya diingat saat momen politik tiba.
"Kami merasa seperti warga kelas dua. Keberadaan kami hanya dijadikan objek pendataan saat Pemilu, dan objek janji manis saat musim kampanye saja. Setelah itu, lupa," tegas Sahawi.
Padahal, mayoritas warga Kecamatan Raas menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
Kondisi jalan yang rusak parah ini secara langsung menghambat ekonomi warga. Hasil bumi dan laut sulit diangkut ke pasar, biaya transportasi membengkak, sementara harga jual produk warga justru menjadi rendah karena sulitnya akses.
"Saya sudah puluhan tahun tinggal di sini, jalan ini kondisinya tidak pernah berubah. Padahal kami bekerja keras bertani dan melaut untuk negara, tapi balasannya kami harus bergelut dengan jalan rusak sepanjang puluhan kilometer ini. Tidak pernah ada penanganan serius, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Sumenep," tambah H. Fadri.
Anggaran Ada, Tapi Ke Mana Pergi?
Pertanyaan besar yang kini berkembang di tengah masyarakat Raas adalah soal anggaran. Setiap tahun, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diketahui terus mengalir ke wilayah ini. Namun, faktanya, infrastruktur dasar yang paling utama yaitu jalan, tidak pernah membaik.
Pernyataan warga ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang selama ini mengklaim pembangunan telah menyentuh seluruh pelosok desa. "Kemana arah pembangunan desa selama ini? Setiap tahun anggaran dikucurkan, tapi kenapa kebutuhan dasar kami tetap diabaikan? Kemana dana-dana itu disalurkan? Kami mempertanyakan realisasi anggaran yang ada," seru mereka.
H. Fadri dan Sahawi mewakili suara masyarakat Raas pun menyampaikan pesan keras kepada para pemangku kebijakan. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar soal aspal atau beton yang hilang, melainkan soal KEADILAN.
"Tolong lihat kami! Kami juga warga negara Indonesia yang punya hak sama dengan warga daerah lain. Hak kami untuk mendapatkan akses jalan yang layak sama hak kami untuk hidup sejahtera. Jalan kami tidak pernah dibangun, kami terisolasi bertahun-tahun. Ini adalah soal keadilan pembangunan yang selama bertahun-tahun kami rindukan namun tak kunjung kami dapatkan perhatian, apalagi di Kepulauan Raas ini," tegas keduanya berharap ada telinga yang mendengar dan tangan yang menjangkau untuk memperbaiki nasib mereka.
Keluhan ini kini menjadi sorotan publik, menjadi bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas, dan menjadi pengingat bagi Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur, serta Pemkab Sumenep untuk segera hadir dan membuktikan bahwa janji adalah hutang yang harus dibayar, bukan sekadar ucapan yang hilang ditelan waktu.
(Makkinullah)
