Komentar
TAPANULI | MEDIA-DPR.COM. Sebuah sorotan tajam dan pertanyaan kritis muncul terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Hal ini disampaikan melalui unggahan akun Facebook Setia Pembela Kebenaran WAJAH SIBOLGA-TAPTENG, Selasa (09/06/2026), yang memuat sejumlah dugaan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan serta pemeriksaan mendalam dari pihak berwenang.
Dalam unggahan tersebut, disampaikan permohonan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa secara menyeluruh seluruh yayasan mitra Satuan Pelaksana Pangan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) yang beroperasi di daerah tersebut. Beberapa hal yang dipertanyakan antara lain:
Dugaan Keterkaitan dan Latar Belakang
Muncul pertanyaan apakah yayasan-yayasan mitra BGN di daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan mantan Kepala BGN dan dua Wakil Kepala BGN yang baru saja ditangkap oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
Secara khusus disoroti peran seorang bernama Hasva Pasaribu yang disebut sebagai fasilitator.
Terdapat informasi yang beredar bahwa Hasva Pasaribu memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H , M.H., dan juga merupakan orang tua dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Selain itu, disebutkan adanya informasi bahwa tiga yayasan yang terlibat diatur dari tingkat pusat di Jakarta dan dikaitkan dengan unsur pengurus DPP Partai Gerindra.
Dugaan Penyimpangan Pengadaan dan Harga
Dari hasil pengecekan yang dilakukan, disampaikan temuan bahwa peralatan yang disediakan tidak layak pakai dan tidak memenuhi standar kelayakan teknis.
Lebih lanjut dikemukakan adanya dugaan praktik mark up harga yang sangat tinggi. Harga yang ditetapkan oleh yayasan kepada investor/mitra dinilai tidak sebanding dengan kualitas barang, bahkan ditemukan peralatan dalam kondisi berkarat.
Menurut keterangan yang diterima dari pihak mitra/investor, mereka diwajibkan membeli peralatan secara khusus dari pihak yayasan sebagai syarat dapat bergabung dalam program.
Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik jual beli titik proyek yang dikemas melalui pengadaan peralatan.
Pemungutan Biaya yang Dirasa Terlalu Tinggi
Hal lain yang menjadi sorotan adalah adanya pungutan biaya atau imbal jasa yang dinilai sangat besar, yaitu sebesar Rp. 36 juta per dua minggu atau setara Rp. 72 juta per bulan.
Padahal, insentif yang diterima mitra/investor dari program ini sebesar Rp.6 juta per hari. Dengan asumsi operasional 24 hari kerja dalam sebulan, total insentif yang diterima adalah Rp 144 juta.
Jika dikurangi biaya yang diserahkan kepada yayasan, maka sisa yang diterima mitra/investor menjadi Rp. 72 juta.
Perlu diketahui bahwa seluruh biaya pembangunan dan penyediaan fasilitas sepenuhnya ditanggung oleh mitra/investor, yang besarnya disebutkan mencapai lebih dari Rp. 1 miliar untuk satu unit dapur.
Pengaturan Penerima Manfaat
Terdapat juga dugaan bahwa penentuan lokasi dan penerima manfaat program dikondisikan melalui peran Kepala Dinas Pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut diketahui oleh Bupati Tapteng?
Penyampai informasi menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi lengkap beserta bukti transaksi, dokumen, dan barang bukti fisik kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Mereka juga meminta perhatian dari para aktivis pemberantasan korupsi, pemuda, mahasiswa, dan rekan media untuk turut mengawal agar dugaan penyimpangan yang dikhawatirkan dapat merusak program strategis pemerintah ini terungkap secara transparan.
Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi dan pemeriksaan yang objektif dari pihak berwenang agar kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap terjaga dan dilaksanakan sesuai tujuan mulianya.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance
