Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPT.COM. Suasana panas terjadi di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Sejumlah warga secara bersama-sama menyegel Kantor Lurah Budi Luhur Jln Dangol Lumban Tobing, pada Senin (15/06/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas dugaan ketidakmerataan pembagian bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Selasa, 25 November 2025 silam.Sumber: Pantauan Lapangan dan MEDIA-DPR.COM. Senin (15/06/2026)
Aksi yang dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial ini dipicu oleh kekecewaan mendalam warga. Mereka menilai bantuan yang seharusnya menjadi hak semua korban justru tidak dibagikan secara adil dan transparan.
“Tujuan Jadup jelas untuk meringankan beban hidup warga yang rumah dan harta bendanya rusak atau terendam air akibat bencana. Tapi kenyataannya, ada rumah yang terendam air sampai dua meter, tapi tidak menerima bantuan sama sekali. Ada yang dapat, ada yang tidak, seolah-olah hak kami hilang ditelan dusta,” ungkap salah satu warga.
Kekecewaan ini semakin memuncak karena selama ini belum ada penjelasan yang jelas dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah mengenai dasar penentuan penerima bantuan. Warga merasa tidak dimengerti dan hak mereka diabaikan.
“Kami tidak ingin berbuat anarkis, tapi karena sudah menunggu lama dan tidak ada kepastian, akhirnya emak-emak dan warga lain terpaksa melakukan aksi ini. Kami hanya ingin keadilan, bantuan yang menjadi hak kami disalurkan dengan benar dan merata,” tambahnya.
Aksi penyegelan ini menjadi perhatian serius dan menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah Tapteng), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu),:hingga Pemerintah Pusat.
Masyarakat mendesak agar segera dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh terhadap daftar penerima bantuan, membuka akses informasi yang jelas, serta menindaklanjuti ketidakjelasan pembagian bantuan agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut.
Warga menegaskan siap membuka kembali akses kantor kelurahan begitu ada kepastian dan solusi nyata yang menjamin hak setiap korban bencana terpenuhi secara adil dan transparan.
(Lisberth Manik S.E)
