Keluhan Pengungsi: Rusunawa Pasar Baru Pandan Berstatus Huntara Namun Pasokan Air Selalu Bermasalah. Sabtu (20/06/2026) Gambar: Ilustrasi.
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Rusunawa Pasar Baru Pandan Jln. Jenderal Faisal Tanjung Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang kini berubah status menjadi Hunian Sementara (Huntara) bagi warga korban bencana alam, justru menjadi tempat yang menimbulkan keluhan baru.
Masyarakat penghuni menyampaikan kekecewaannya kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) selaku penanggung jawab fasilitas ini, terkait persoalan air bersih yang tak kunjung terselesaikan.Sumber MEDIA-DPR.COM: Unggahan Raja David Sinaga, Grup TAPTENG BERSATU UNTUK PERUBAHAN (TBUP), Sabtu, 20 Juni 2026
AIR SEPERTI “HANTU”: KADANG ADA, KADANG HILANG
Sudah berbulan-bulan warga menempati hunian ini, namun masalah pasokan air terus berulang. Air mengalir tidak menentu, seringkali hanya tersedia pada tengah malam, bahkan seringkali tidak keluar sama sekali seharian penuh.
Warga mengaku sudah berkali-kali melaporkan hal ini kepada petugas pengelola Rusunawa, bahkan sempat melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Perkim.
Namun hingga saat ini kondisi belum membaik. Akibatnya, penghuni dari lantai 2 hingga lantai 5 terpaksa memikul air dari lantai dasar untuk kebutuhan sehari-hari — pekerjaan yang sangat melelahkan bagi orang tua dan anak-anak.
“Seolah-olah kami sengaja dibuat lelah. Apakah Bapak Kepala Dinas Perkim merasa dirugi karena air di sini digratiskan selama masa bencana? Jika demikian, untuk apa fasilitas ini dijadikan Huntara?” tegas pernyataan warga.
PERTANYAAN YANG MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB
Masyarakat mempertanyakan makna dan fungsi dari status Huntara itu sendiri:
* Bukankah tempat pengungsian sementara harus memenuhi kebutuhan dasar, termasuk air bersih yang lancar?
* Bukankah kesejahteraan dan kebutuhan hidup pengungsi adalah tanggung jawab penuh pemerintah?
* Mengapa beban warga yang sudah kehilangan rumah dan harta akibat bencana justru ditambah dengan kesulitan mendapatkan air bersih?
Warga juga mengingatkan: “Jangan menambah penderitaan kami. Rumah hancur, bantuan belum juga turun, kini ditambah kesulitan air. Apakah ini bentuk penyiksaan terhadap korban bencana?”
SERUAN UNTUK TINDAKAN NYATA
Masyarakat meminta Kepala Dinas Perkim segera memeriksa dan memperbaiki sistem pasokan air secara menyeluruh. Air harus mengalir lancar dan cukup ke setiap keran di seluruh lantai, tanpa jeda waktu yang tidak pasti.
Fasilitas Huntara bukan sekadar tempat berteduh, melainkan tempat yang harus memberikan kenyamanan dan pemulihan bagi korban bencana. Jangan sampai keterbatasan pelayanan justru membuat tempat perlindungan ini terasa menyiksa penghuninya.
Catatan: Berita ini memuat keluhan yang disampaikan langsung oleh penghuni. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan segera memberikan penjelasan dan solusi teknis yang nyata agar hak dasar warga terpenuhi dengan layak.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance

Komentar

