Komentar
AMBON | MEDIA-DPR.COM. Ombudsman Maluku menggelar pendampingan bersama perwakilan kepulauan Aru wakil bupati, sekertaris daerah dan kabag organisasi yang bekerja sama dengan pendampingan Ombudsman propinsi Maluku. Hasil pada saat ini sangat memberikan yang terbaik bagi kepulauan Aru, dari hasil pertama 49,75 peningkatan mencapai 75,53%, nilai yang akan di pertahankan oleh pemerintah daerah kepulauan Aru, untuk lebih bisa bekerja dengan baik di tahun 2024 dari kekurangan.
Pemerintah daerah mendapatkan hasil terbaik, dari kiat kiat beberapa OPD merupakan dorongan untuk kembali melakukan evaluasi dan rapat kerja bersama Bupati dan seluruh OPD yang merupakan penilaian dari Ombudsman untuk memberi motivasi, sosialisasi memberikan dorongan untuk meningkatkan kegiatan ini dengan nilai baik di tahun 2024.
Hasil survei kepatuhan di 2024 kabupaten Au dari 7 OPD di nilai semuanya merah dan berada di nilai 45 terburuk bahkan di Indonesia urutan 5 sampai 7 terbelakang,tetapi setelah di lakukan pendampingan sudah tidak di zona merah di nyatakan sudah tinggalkan pelayanan yang buruk untuk menuju ke pelayanan yang sedang.
Untuk 3 OPD yang sudah berada dalam zona pelayanan yang tinggi tentu menjadi satu kebangaan meskipun masih berada dalam zona kuning hal ini di sampaikan oleh Bpk Hasan Slamat kepala Ombudsman propinsi Maluku.
Demikian juga ada 3 OPD yang sudah berada pada zona hijau yaitu 2 puskesmas dan 1 pendidikan.
Untuk masalah pendidikan dan kesehatan di kepulauan Aru sangat menjadi prioritas, perhatian, berkaitan dengan pelayanan publik.
Sangat di syukuri dalam membangun komitmen Untuk menetapkan kerja sama di tahun 2024 akan di adakan MOU antara Ombudsman RI dengan pemda kabupaten Aru, dalam rangka melihat kekurangan berkaitan dengan pelayanan publik.
Di antara 4 dimensi jelas salah satu dimensi yang paling memberi nilai kontribusi tertinggi adalah dimensi output melihat responden penggunaan layanan mengakses kepada dinas dinas terkait.
Hasil survei kepuasan terhadap pelayanan yang di lakukan oleh OPD sangat baik bahkan 4 dimensi yang tertinggi adalah kepuasan publik terhadap layanan pemerintah kepulauan Aru yang membanggakan.
Menyangkut kompetensi dari SDM Aru yang memahami tentang job di skripsinya tugas dan tabung jawab Ombudsman sudah sangat bagus dan hasil penilaiannya bisa melecut mengarahkan kabupaten Aru ke zona hijau.
Sehingga dapat di tarik data sampai dimana pelayanan yang di lakukan ditengah masyarakat baik itu di bagian pendidikan maupun kesehatan.
"Ketika ditarik data bukan saja di pergunakan oleh Ombudsman tetapi juga kemendagri, menpenarbe dan semua instansi bahkan KSB," tutup Bpk Hasan Slama kepada rekan media. (Jeanet)
